Rupiah parkir di Rp 17.668 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin pekan ini. Angka itu bukan sembarangan, hampir separuh kebutuhan energi domestik ditopang impor, dan kurs adalah salah satu variabel paling langsung yang memukul biaya pengadaan. Tapi pemerintah, setidaknya untuk saat ini, tidak bergeming.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan harga LPG subsidi 3 kilogram tidak akan naik. "Belum ada perubahan. Harga LPG subsidi tetap, enggak ada (perubahan)," kata Laode di kantor Kementerian ESDM. BBM bersubsidi pun sama, merujuk pada komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sudah diumumkan terbuka.
Bahlil bahkan menyebut angka spesifik sebagai batas toleransi. Dalam acara Dialog Kedaulatan Pangan dan Energi di IPB, ia berjanji harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026, sekalipun harga minyak mentah Indonesia (ICP) tembus 100 dolar AS per barel. Komitmen yang, kalau tidak ditepati, bisa jadi bumerang politik yang cukup keras.
Konteks impornya tidak bisa diabaikan. Sepanjang 2025, ketergantungan RI pada impor LPG mencapai 80,58 persen dari total kebutuhan nasional. Hingga Februari 2026, angka itu merayap naik ke 83,97 persen. Setiap gerak pelemahan rupiah, artinya, langsung menghantam beban fiskal pengadaan elpiji, sebelum satu kilogram pun sampai ke tangan konsumen.
Lantas dari mana tambalannya? Bahlil mengungkapkan pemerintah baru saja mengamankan pasokan minyak mentah dari Rusia untuk cakupan satu tahun ke depan. "Satu tahun ini clear," klaimnya, meski detail harga maupun skema transaksi tidak dijabarkan. Klaim yang, agaknya, masih perlu dibuktikan realisasinya.
Untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax, Laode justru menutup rapat jawabannya. Ia mengakui volatilitas harga minyak dunia berdampak nyata terhadap harga produksi di dalam negeri, tapi enggan memperkirakan arah harga. "Nanti saya salah jawab," ujarnya ringkas. Sikap hati-hati yang, entah kebetulan atau tidak, kerap muncul ketika jawabannya berpotensi menggerakkan ekspektasi pasar.
Kekhawatiran publik soal kenaikan harga energi makin diperparah oleh panasnya konflik geopolitik Iran-Amerika Serikat yang mendorong premi risiko pada harga minyak dunia. Bahlil sendiri menyindir keras pihak-pihak yang disebutnya justru mendorong kenaikan harga subsidi di tengah upaya pemerintah menjaga daya beli. Siapa yang dimaksud, ia tidak menyebut nama.
Bagi investor yang mengoleksi saham-saham sektor energi dan consumer goods, persoalannya bukan sekadar apakah LPG 3 kg naik atau tidak. Yang lebih relevan: seberapa lama pemerintah sanggup menahan beban subsidi ini jika rupiah tidak kunjung pulih dan harga minyak dunia tetap volatile. Fiscal space bukan elastis.