Rupiah sudah di Rp 17.104 per dolar AS per Jumat (10/4). Rekor terlemah sepanjang sejarah. Bukan cuma soal angka di layar trading, tapi sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang dihantam dari beberapa arah sekaligus.
Ada tiga tekanan yang perlu dibaca sebagai satu paket risiko, bukan kejadian terpisah yang kebetulan bersamaan.
Mulai dari geopolitik Timur Tengah. Perang Iran versus Israel dan AS memang sudah ada gencatan senjata, tapi "mereda" itu bukan berarti selesai. Kalau negosiasi AS dengan Iran dalam dua pekan ini buntu, pasar keuangan dan komoditas bisa kembali liar. Harga minyak mentah saja sudah cukup bikin dunia kalang kabut. Naik lagi? Tekanannya langsung terasa di harga BBM domestik.
Banyak pemerintah memilih melindungi konsumen dari guncangan harga energi itu. Indonesia memilih tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Malaysia ambil langkah serupa: tambah pengeluaran subsidi bensin. Dari sisi politik, pilihan itu bisa dipahami. Tapi seberapa kuat fiskal kita tahan, kalau perang kembali berkobar dan harga minyak melonjak lagi?
Pertanyaannya memang sepele bunyinya. Implikasinya tidak.
Pelemahan rupiah sendiri membawa komplikasi tersendiri di sisi anggaran. Asumsi APBN saat ini dipatok di Rp 16.500 per dolar AS. Kurs nyata sudah menjauhi level itu hampir Rp 600 lebih. Selisih itu, dalam konteks belanja negara dan pembayaran utang berdenominasi asing, bukan angka main-main. Belum ditambah efek merayapnya harga barang-barang yang bahan bakunya bergantung pada impor, yang ujungnya dirasakan langsung oleh daya beli masyarakat paling bawah.
Lalu ada ancaman ketiga, yang agaknya belum mendapat sorotan cukup: El Niño Godzilla. Kemarau panjang yang diprediksi melanda sebagian besar wilayah Indonesia ini berpotensi serius mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kalau produksi dalam negeri jeblok dan harus mengandalkan impor, biayanya langsung terbentur kurs yang sedang babak belur. Harga pangan ke konsumen akhir makin jauh dari jangkauan kelompok bawah. Ini bukan skenario hipotetis, melainkan rangkaian sebab-akibat yang sudah cukup jelas polanya.
Tiga tekanan ini, yaitu energi, nilai tukar, dan pangan, punya satu kesamaan yang mengkhawatirkan. Semuanya menyentuh kebutuhan paling dasar. Secara historis, kombinasi harga energi dan pangan yang tidak terkendali adalah bahan bakar yang mudah terbakar secara sosial, pola klasik yang sudah berulang di banyak negara berkembang.
Entah kebetulan atau tidak, ketiga faktor ini muncul bersamaan tepat saat ruang fiskal pemerintah juga sedang tidak dalam kondisi paling leluasa.
Bukan soal pesimisme. Tapi kalau bibitnya sudah ada, pertanyaan yang relevan bagi pelaku pasar dan pengambil kebijakan adalah ini: respons mana yang cukup untuk meredam semua tekanan ini sekaligus, bukan satu per satu sambil berharap yang lain tidak meledak duluan?