Rp75 triliun sudah keluar dari kas negara untuk program Makan Bergizi Gratis sepanjang Januari hingga April 2026, tumbuh 35,53 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Bukan angka kecil, apalagi kalau diingat bahwa sekitar 70 persen APBN bersumber dari pajak rakyat.
Tapi di balik serapan yang agresif itu, ada pekerjaan rumah yang belum beres. Per Senin (25/5), Badan Gizi Nasional mencatat 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) masih berstatus suspend. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut ribuan dapur itu sedang berbenah: ada yang infrastrukturnya belum standar, belum punya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ada pula yang sertifikat laik higiene sanitasinya (SLHS) belum terbit.
Dari total 4.581 SPPG yang pernah kena sanksi serupa, sebanyak 3.429 sudah diizinkan beroperasi kembali setelah lolos verifikasi. Sisanya tidak akan dapat toleransi. "Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," tegas Dadan.
Paralel dengan pembenahan SPPG, BGN meluncurkan aplikasi 'Reviu Menu MBG' sebagai instrumen pengawasan dari sisi penerima manfaat. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjelaskan, aplikasi ini dikembangkan untuk mencegah kasus keracunan dengan melibatkan guru sekolah dan kepala posyandu sebagai penilai langsung di lapangan. Parameter yang dinilai: ketepatan waktu pengiriman, aroma, rasa, tampilan, hingga variasi menu.
Data awal yang masuk cukup menggembirakan. Per Sabtu (23/5) pukul 21.31 WIB, dari 1.707 laporan yang terkumpul, 99,88 persen menyatakan makanan layak konsumsi. Ketepatan waktu distribusi 97,95 persen. Kualitas aroma dinilai layak pada 99,71 persen laporan, tampilan 99,41 persen, dan rasa 98,89 persen. Bisa jadi angka ini masih terlalu dini untuk dijadikan patokan, mengingat sistem baru saja berjalan, tapi trennya setidaknya memberi sinyal yang positif.
"Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG. SPPG dan seluruh mitra pun semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan," kata Sony.
Di tingkat daerah, instruksi pengawalan program MBG mulai mengalir deras. Di Tarakan, Kalimantan Utara, Ketua Komisi II DPRD setempat Simon Palino menyatakan pihaknya bakal jauh lebih intens mengawasi pelaksanaan program ini setelah ada arahan langsung dari Ketua DPRD Muhammad Yunus. Simon, yang juga politisi Partai Gerindra, mengakui pengawasan legislatif sebelumnya memang tidak terlalu agresif karena program masih di bawah kendali penuh BGN.
"Kalau sebelumnya saya tidak terlalu keras karena masih dipegang Kepala BGN, tapi karena instruksi langsung dari Presiden melalui Ketua DPRD, saya akan lebih intens lagi dari kemarin," tegasnya.
Komisi II DPRD Tarakan berencana memanggil SPPG setempat dalam waktu dekat, khususnya untuk menggali progres pembenahan IPAL pasca penghentian operasional beberapa waktu lalu. Sejumlah SPPG di sana kabarnya sudah ambil langkah taktis. "Ada beberapa yang saya dapat informasi mereka mengambil IPAL portabel. Yaitu sistem IPAL yang secara teknis sudah siap, tinggal dipasang saja," tutur Simon.
Program MBG kini sudah menjangkau 62 juta penerima manfaat, terdiri dari 48,8 juta siswa sekolah dan 13,2 juta penerima manfaat lainnya. Pertanyaannya bukan lagi soal skala. Seberapa konsisten standar kualitas bisa dijaga sampai ke dapur terakhir? Itu yang kini jadi taruhan sesungguhnya.