Rp1.931 triliun. Rekor investasi 2025, tertinggi sepanjang republik ini berdiri. Tapi di saat yang sama, 7,4 juta orang masih keliling mencari kerja.
Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali mengangkat soal ini, termasuk dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di istana pada 8 April 2026. Indonesia kaya sumber daya alam, ekonominya besar, fondasi makroekonomi terjaga. Namun kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan belum juga terurai. Diagnosis yang tepat untuk sebuah penyakit struktural yang sudah berjalan dua dekade.
Persoalannya bukan sekadar investasi yang tidak menghasilkan lapangan kerja sepadan. Dari Rp1.931 triliun yang masuk, pekerjaan yang tercipta sekitar 2,7 juta. Sisanya? Sebagian besar mengalir ke hilirisasi mineral, energi, industri pengolahan, dan infrastruktur. Sektor-sektor ini krusial untuk kedaulatan ekonomi jangka panjang, tapi sifatnya padat modal, bukan padat karya. Mesin menggantikan posisi yang seharusnya bisa diisi tenaga manusia. Bak jebakan klasik negara berkembang yang tumbuh tapi tidak menyerap.
Selama dua dekade terakhir, ekonomi tumbuh di kisaran 5-6% per tahun. Angka kemiskinan tidak turun proporsional. Kelas menengah malah menyusut, sementara kebocoran fiskal yang beredar di kalangan analis mencapai Rp2.500 triliun per tahun. Pertumbuhan ada, tapi manfaatnya tidak merata. Bukan kegagalan kebijakan dalam arti penuh, agaknya lebih tepat disebut jebakan transisi struktural.
Tunggu. Justru framing itulah yang kerap jadi penutup nyaman bagi pembuat kebijakan.
Indonesia sedang bergerak dari ekonomi berbasis komoditas dan buruh murah menuju industri bernilai tambah tinggi. Transisi seperti ini, di hampir semua negara yang pernah melewatinya, selalu disertai kesakitan ketenagakerjaan. Masalahnya, waktu tidak menunggu. Bonus demografi punya batas usia, dan jam itu sudah berdetak.
Mayoritas penduduk kini berada di usia produktif. Dalam teori ekonomi pembangunan, ini seharusnya jadi bahan bakar pertumbuhan. Tapi bonus demografi bukan soal jumlah kepala, melainkan kualitas kepala. Di situlah masalah sesungguhnya bersarang, dan jawaban jujurnya jarang terdengar dari podium resmi.
Sistem pendidikan masih berkutat pada persoalan lama: mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Dunia kerja bergerak cepat ke arah digitalisasi dan otomatisasi, sementara kurikulum terlalu berorientasi teori. Hasilnya mudah ditebak: jutaan anak muda yang secara administratif siap bekerja, tapi secara kompetensi belum siap bersaing.
Tiap tahun, angkatan kerja baru membanjiri pasar tanpa lapangan yang memadai untuk menampung mereka. Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut, yang lahir bukan produktivitas nasional. Yang lahir adalah kecemasan sosial. Generasi muda yang kehilangan harapan ekonomi punya potensi memicu krisis kepercayaan terhadap sistem, bukan hanya sistem ekonomi tapi juga sosial-politik. Skenario yang tak asing buat siapa pun yang pernah mencermati dinamika 1998.
Tidak semua gambar gelap, memang. Ekonomi digital, startup, dan industri kreatif membuka jalur baru yang tidak tergantung pada model kerja konvensional. Anak muda hari ini punya akses lebih luas ke teknologi dan informasi dibanding generasi mana pun sebelumnya. Peluang membangun bisnis lintas batas, bekerja secara remote untuk perusahaan global, atau menciptakan nilai dari daerah sendiri sudah bukan fiksi ilmiah lagi.
Tapi pertanyaannya: siapa yang bisa mengakses peluang itu? Kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih menganga lebar. Tidak semua anak muda punya modal kapasitas yang sama untuk menunggangi gelombang digital. Optimisme itu nyata, tapi tidak otomatis merata.
Jendela waktu ini tidak terbuka selamanya. Kalau negara gagal menyelaraskan arus investasi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan gagal memperbaiki sistem pendidikan agar relevan dengan kebutuhan zaman, maka momentum ini tidak akan dikenang sebagai peluang yang terlewat. Sejarah akan mencatatnya sebagai kegagalan yang seharusnya bisa diantisipasi. Beda tipis, tapi bedanya berat sekali.