Komisi XI DPR dan pemerintah mengunci angka-angka RAPBN 2027 dalam rapat kerja Rabu, 2 September 2026. Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan yield SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen disepakati bersama, dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kepala BPI Danantara duduk satu meja.
Enam persen. Bukan angka yang bisa dicoret asal jadi.
Selama bertahun-tahun, Indonesia nyaris tidak beranjak dari pola tumbuh 5-an persen. Data paruh pertama 2026 pun tidak memperlihatkan tanda akselerasi: ekonomi tumbuh 5,61 persen di kuartal I, lalu tergerus ke 5,29 persen di kuartal II. Trennya justru berbalik.
IMF, dalam proyeksi terbarunya, menaruh angka sekitar 5,1 persen untuk Indonesia di 2026, dengan catatan bahwa akselerasi menuju level yang jauh lebih tinggi butuh penguatan produktivitas dan reformasi struktural yang tidak bisa dikerjakan dalam satu malam. Selisih antara target pemerintah dan proyeksi lembaga internasional itu, agaknya, tidak bisa begitu saja dilompati.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak optimistis. Dalam keterangannya Rabu, ia menyebut pembahasan berjalan "dinamis dan konstruktif" dan menghasilkan "komitmen yang kuat untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan." Hasil kesepakatan ini, kata Purbaya, akan jadi acuan pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur kebijakan fiskal 2027.
Di luar asumsi makro, target-target pembangunan yang disepakati tidak kalah ambisius. Kemiskinan dibidik di kisaran 6,0-6,5 persen, pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, dan lapangan kerja baru ditargetkan tercipta antara 2,57 juta hingga 3,49 juta orang. GNI per kapita dipasang di USD5.800-USD5.840, atau sekitar Rp98,54 juta-Rp99,22 juta. Rasio Gini diperketat menjadi 0,360-0,365, turun dari rentang 0,362-0,367 di Nota Keuangan sebelumnya.
Satu pergeseran yang layak dicermati: target kemiskinan ekstrem berubah dari 0 persen menjadi rentang 0-0,5 persen. Ini bisa dibaca sebagai penyesuaian yang lebih realistis. Bisa juga dibaca sebagai pengakuan bahwa mengeliminasi kemiskinan ekstrem sepenuhnya dalam satu tahun anggaran ternyata jauh lebih rumit dari yang diperkirakan sebelumnya, kalau data ini bisa dipercaya sebagai sinyal arah.
Dari sisi investasi, ada sinyal yang patut diacungi jempol sekaligus diwaspadai. Kredit investasi perbankan tumbuh lebih kencang dibanding kredit konsumsi belakangan ini, pertanda ada ruang ekspansi di dunia usaha. Tapi kredit besar tidak otomatis lahir jadi kapasitas produksi yang efisien. Kualitasnya yang menentukan.
Pertanyaannya, berapa lama dorongan itu bisa bertahan?
Kalau belanja pemerintah harus jadi satu-satunya penopang, efeknya tidak akan cukup panjang. Tanpa respons nyata dari sektor swasta, tambahan stimulus fiskal berisiko jadi suntikan sementara, bukan penggerak struktural. Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah angka 6 persen itu layak ditulis di atas kertas, melainkan apakah mesin ekonomi domestik sudah cukup panas untuk benar-benar mencapainya.