Belanja negara Rp4.097,2 triliun, target pertumbuhan 6%, dan ambisi membuka hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Tiga angka itu menggambarkan selera ambisius pemerintah dalam RAPBN 2027 yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Rapat Paripurna DPR, Kamis (27/8/2026).
Purbaya menempatkan APBN 2027 dalam dua peran sekaligus: peredam guncangan ekonomi global, sekaligus mesin kontrasiklikal untuk memacu aktivitas domestik. Framing ini bukan baru. Tapi konteksnya kali ini lebih serius, mengingat konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, masih jauh dari titik reda.
Sejumlah lembaga internasional mulai memberikan sinyal lebih optimistis untuk 2027. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,8 persen, naik dari proyeksi 2026 sebesar 2,5 persen. IMF bahkan lebih agresif, memperkirakan pertumbuhan global mencapai 3,4 persen pada 2027 dibandingkan 3 persen tahun ini. Pemerintah agaknya menangkap sinyal itu sebagai momentum untuk lebih berani menginjak gas fiskal.
Sisi penerimaan ditargetkan Rp3.426 triliun. Defisit tetap ada, tapi terkelola. Belanja diarahkan ke delapan klaster prioritas nasional yang mencakup 60 program kerja, mulai dari Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, pemerataan layanan kesehatan di daerah tertinggal, hingga infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan.
Yang justru menarik perhatian: sisi ketenagakerjaan. Pemerintah membidik 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027, seiring target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ingin ditekan ke kisaran 4,30-4,87 persen. Kepala Badan Perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan angka tersebut bukan target satu kementerian, melainkan target makro pembangunan nasional yang tertanam dalam RKP dan RAPBN 2027.
"Target penciptaan 2,57-3,49 juta lapangan kerja pada 2027 perlu dilihat sebagai target makro pembangunan nasional dalam RKP dan RAPBN 2027, bukan target satu kementerian. Target tersebut konsisten dengan sasaran pertumbuhan ekonomi RAPBN 2027 sebesar 6% dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,30-4,87%," kata Anwar kepada Kontan, Minggu (30/8/2026).
Untuk mendukung ekspansi itu, pemerintah mematok target realisasi investasi nasional sebesar Rp2.322 triliun, naik sekitar 13,8 persen dibandingkan target 2026 yang sebesar Rp2.041,3 triliun. Angka besar. Tapi Anwar mengingatkan bahwa kualitas investasi sama pentingnya dengan kuantitas. Investasi padat modal dan investasi padat karya punya rasio penciptaan lapangan kerja yang sangat berbeda, dan itulah tantangan sesungguhnya.
Sektor-sektor yang diharapkan menjadi mesin penyerapan tenaga kerja meliputi hilirisasi dan industrialisasi, konstruksi dan perumahan, agroindustri, serta jasa seperti pariwisata, logistik, dan ekonomi digital. Arah ini sejalan dengan tema RKP 2027: Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.
Data terkini memberi sedikit ruang untuk optimistis. Berdasarkan Sakernas Mei 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, bertambah sekitar 522.000 orang dari Februari. TPT juga turun tipis, dari 4,68 persen ke 4,65 persen. Sepanjang semester I 2026, realisasi investasi menyentuh Rp1.010,6 triliun dengan penyerapan sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung, sementara ekonomi tumbuh 5,45 persen. Belum sampai target 6 persen, tapi bukan angka yang memalukan.
Dari sisi pasokan tenaga kerja, Kemnaker menyiapkan tiga strategi: meningkatkan employability lewat pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, memperkuat sistem matching antara pencari kerja dan lowongan, serta memperluas akses terhadap pekerjaan. Renstra Kemnaker 2025-2029 menargetkan sekitar 1,16 juta lowongan tersedia dalam sistem informasi pasar kerja pada 2027.
Pertanyaannya, berapa lama optimisme ini bertahan? Investasi Rp2.322 triliun terlihat masif di atas kertas. Tapi kalau porsi terbesarnya mengalir ke sektor padat modal, jutaan pekerjaan baru yang dijanjikan bisa jadi sekadar angka di dokumen perencanaan, bukan kenyataan yang dirasakan angkatan kerja Indonesia.