Enam negara, satu kode QR. Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, semuanya sudah masuk jaringan QRIS Antarnegara yang dibangun Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Bagi wisatawan Indonesia, artinya sederhana: jajan di pasar malam Bangkok atau belanja di Myeong-dong Seoul cukup buka aplikasi, pindai QR, masukkan nominal dalam rupiah, konfirmasi PIN. Selesai. Tidak perlu tukar uang, tidak perlu cari money changer dengan kurs yang agak mencurigakan.
Tapi dampak terbesarnya bukan di sana.
Yang lebih menarik justru di sisi penerima pembayaran, terutama UMKM di Indonesia. Selama ini pedagang kecil pusing menerima duit dari turis asing, harus punya banyak kanal pembayaran, masing-masing dengan kode QR sendiri-sendiri. QRIS Antarnegara memangkas kerumitan itu habis. Merchant cukup pakai QRIS yang sudah ada, lalu pastikan ke penyedia jasa pembayaran (PJP) bahwa fitur transaksi lintas negara sudah aktif.
Soal settlement, mekanismenya bersih. Pedagang di Indonesia tetap terima rupiah sesuai nominal yang ditagihkan, meski pembeli membayar pakai baht, won, atau yuan. Konversi kurs terjadi di belakang layar. Tidak ada biaya tambahan khusus yang dibebankan ke merchant untuk setiap transaksi antarnegara, setidaknya itu ketentuan yang berlaku sekarang.
Dari sisi wisatawan asing yang datang ke Indonesia, polanya simetris. Cukup gunakan aplikasi pembayaran dari negara asal yang sudah terhubung ke jaringan QRIS Antarnegara, pindai kode QR di merchant yang mendukung layanan ini. Tidak perlu unduh aplikasi baru, tidak perlu daftar ulang.
Penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi ini bukan sekadar detail teknis. Ini bagian dari agenda lebih luas soal konektivitas sistem pembayaran antarnegara, sesuatu yang sedang digenjot banyak bank sentral Asia Tenggara, sekaligus masuk dalam kerangka kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk di forum ASEAN.
Pertanyaannya: seberapa siap ekosistemnya di lapangan? Kalau data kesiapan merchant bisa dipercaya, jawabannya masih belum ideal. Banyak pedagang kecil yang sama sekali tidak tahu fitur ini tersedia, apalagi sudah mengaktifkannya ke PJP mereka. Edukasi ke pelaku usaha, bukan cuma ke konsumen, agaknya jadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi BI dan industri pembayaran.
Potensinya, bagaimanapun, nyata. Indonesia punya jutaan UMKM dan arus wisatawan mancanegara yang terus pulih pascapandemi. Infrastruktur yang mempertemukan keduanya secara mulus, tanpa gesekan teknis, tanpa konversi manual, punya nilai ekonomi yang sulit diabaikan.