Rupiah masih lesu di kisaran Rp17.706 per dolar AS pada Selasa kemarin, melemah 38 poin dari sesi sebelumnya. Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya alasan untuk tidak terlalu khawatir, setidaknya untuk saat ini.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Purbaya membeberkan data yang agaknya jadi dasar optimismenya: dana asing mulai mengalir masuk ke pasar obligasi Indonesia. Di pasar sekunder tercatat sekitar Rp500 miliar. Di pasar primer angkanya lebih besar, berkisar Rp1,68 triliun. Total Rp2,18 triliun. Cukup untuk dijadikan sinyal awal pemulihan sentimen, kalau data ini bisa dipercaya.
"Rupiah tidak akan bertahan di level yang rendah ini untuk terlalu lama," ujar Purbaya. Aliran dana asing itu, kata dia, bukan sekadar harapan, melainkan bukti bahwa kepercayaan investor terhadap surat utang Indonesia mulai pulih.
Pembelian obligasi di pasar sekunder yang dilakukan pemerintah sejak pekan lalu mulai terasa dampaknya. Yield dilaporkan mulai terkoreksi turun, sinyal klasik bahwa tekanan jual sudah mereda. Bagi veteran pasar obligasi, pola ini familiar.
Soal asumsi makro dalam APBN 2026, Purbaya menegaskan tidak ada yang perlu direvisi. Asumsi nilai tukar maupun harga minyak di 100 dolar AS per barel tetap dipertahankan. "Kami sudah melakukan penghematan yang kami pikir cukup untuk keadaan sekarang, termasuk rupiahnya sudah bergeser waktu melakukan simulasi itu," tegasnya.
Namun IHSG memberi cerita yang berbeda. Kamis ini (21/5), indeks domestik masih tergerus ketika hampir semua bursa Asia justru menghijau. Kondisi yang lumrah jadi bahan pertanyaan wartawan. Purbaya merespons dengan tenang: pasar belum sepenuhnya memahami dampak kebijakan yang sudah diambil pemerintah. "Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kan kalau ada ketidakpastian, biasanya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya akan naik," ungkapnya.
Klaim yang masih perlu dibuktikan waktu. Ada satu pengumuman yang mungkin luput dari perhatian pasar: pemerintah memutuskan membentuk badan ekspor baru yang dirancang khusus untuk memerangi under-invoicing, yakni praktik kecurangan ketika eksportir melaporkan nilai barang dalam faktur lebih rendah dari transaksi sesungguhnya. Selama ini praktik ini menggerogoti devisa hasil ekspor yang seharusnya masuk ke sistem keuangan domestik.
Badan baru ini, kalau berjalan efektif, bisa jadi katalis jangka menengah yang memperkuat pasokan dolar di dalam negeri. Entah kebetulan atau tidak, pengumumannya muncul pas kurs masih belum juga reda tekanannya.