Rapat Paripurna DPR ke-25, Selasa (14/7/2026), jadi panggung bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi gempuran pertanyaan dari berbagai fraksi soal satu angka yang makin sering disebut belakangan: rasio utang.
Angkanya memang bergerak naik. Dari 39,81 persen PDB di 2024, rasio utang Indonesia tercatat 40,54 persen PDB di 2025. Data DJPPR bahkan menunjukkan outstanding utang pemerintah sudah menyentuh Rp9.920,42 triliun, atau 40,75 persen PDB, per akhir Maret 2026. Besar, memang.
Tapi Purbaya tidak tampak gentar. "Meski rasio utang meningkat dari 39,81 persen dari PDB di tahun 2024 menjadi 40,54 persen PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali," tegasnya di hadapan anggota dewan. Selisih hampir 20 poin persentase dari batas atas memang masih memberi ruang gerak yang lumayan, setidaknya secara regulasi.
Untuk meredam kekhawatiran yang menguat, Purbaya membeberkan empat pilar strategi pengelolaan utang. Pertama, konsolidasi fiskal bertahap untuk memperkuat keseimbangan primer menuju posisi positif. Kedua, optimalisasi penerimaan negara. Ketiga, peningkatan kualitas belanja. Dan keempat, pengelolaan portofolio utang secara aktif lewat mekanisme debt switch, buyback, serta konversi pinjaman. "Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita," jelasnya.
Komposisi utang saat ini didominasi surat berharga negara (SBN), dengan outstanding Rp8.652,89 triliun per akhir Maret 2026, setara 87,22 persen dari total utang. Sisanya pinjaman senilai Rp1.267,52 triliun, sekitar 12,78 persen. Struktur ini agaknya jadi salah satu alasan pemerintah cukup percaya diri soal fleksibilitas pengelolaan portofolio.
Purbaya juga memberi konteks perbandingan yang menarik. Rasio utang Singapura bertengger di kisaran 180 persen PDB, Malaysia sekitar 60 persen, belum lagi Amerika Serikat dan Jepang yang jauh lebih tinggi. "Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita," ungkapnya. Pembelaan? Bisa jadi. Kalibrasi ekspektasi? Juga mungkin.
Selain soal rasio utang, rapat itu menyinggung kebijakan pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke bank umum mitra. "Pemindahbukuan dana SAL ke Bank Umum tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor real melalui cash management yang baik. Hal ini dilakukan melalui penempatan idle cash pemerintah di Bank Umum Mitra dengan bunga rendah sehingga dapat menurunkan cost of fund dari perbankan," jelas Purbaya. Secara teori masuk akal, kalau data ini bisa dipercaya efektivitasnya di lapangan tentu perlu waktu untuk dibuktikan.
Di luar ruang sidang, fraksi PDI-P melayangkan kritik terkait realisasi APBN 2025, menyoroti isu defisit dan alokasi anggaran pendidikan yang dinilai belum optimal. Perdebatan soal kualitas belanja negara ini kemungkinan besar akan terus mengiringi pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 yang tengah bergulir di Badan Anggaran DPR.
Buat investor, narasi utang yang "masih aman" memang melegakan jangka pendek. Pertanyaannya, dengan tren rasio yang konsisten merangkak naik setiap tahun, berapa jauh sebenarnya ruang fiskal yang tersisa untuk bermanuver jika tekanan eksternal tiba-tiba memuncak?