Rp 400 triliun. Bukan angka kecil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kuliah umum di Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Jumat 10 Juli 2026, memaparkan strategi yang agaknya menjadi salah satu gebrakan paling tidak lazim dalam manajemen fiskal belakangan ini: memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional, dengan tujuan memperluas ruang penyaluran kredit dan menggerakkan roda ekonomi yang sempat melambat.
"Jadi saya taruh di perbankan Rp 400 triliun, itu akan memperkuat kondisi likuiditas perbankan sehingga mereka bisa memberikan kredit dan ekonominya bisa tumbuh lagi," kata Purbaya di hadapan para mahasiswa PKN STAN.
Strategi ini bukan muncul tiba-tiba. Purbaya mulai mengeksekusi pendekatan tersebut sejak 12 September 2025, ketika ia memindahkan sekitar Rp 200 triliun kas pemerintah ke bank-bank BUMN. Penempatan awal itu sempat menjadi perbincangan ketika dana mulai ditarik bertahap menjelang masa jatuh tempo. Bendahara negara itu membenarkan adanya penarikan, tapi ceritanya tidak berhenti di sana.
Setelah bertemu langsung dengan para pimpinan bank-bank Himbara, Purbaya memutuskan tidak sekadar mengembalikan dana yang ditarik, melainkan justru menambahnya. "Di sana masih ada Rp 170 triliun, saya kembalikan lagi jadi Rp 200 triliun yang jangka panjang. Tambah lagi Rp 100 triliun mungkin yang jangka 3-4 bulan, terus tambah lagi yang fleksibel Rp 100 triliun," jelasnya saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jumat 26 Juni 2026. Total akumulasinya: Rp 400 triliun, disebar dengan tenor bervariasi.
Latar belakang kebijakan ini cukup gamblang. Aktivitas ekonomi yang melambat pada Mei dan Juni menjadi pemicu penempatan dana jumbo ke perbankan. Belanja pemerintah dalam APBN, yang selama ini diandalkan sebagai mesin pertumbuhan, hanya menyumbang sekitar 7 hingga 10 persen dari total aktivitas ekonomi nasional. Sembilan puluh persen sisanya datang dari sektor swasta, dan di sanalah logika kebijakan ini berpijak.
"Saya perhatikan manajemen cash, manajemen uang pemerintah bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Itu bisa menghidupkan yang 90 persen ekonomi, selain belanja langsung yang 7-10 persen," kata Purbaya.
Penempatan dana di perbankan, menurut dia, juga berdampak pada base money atau M0, sehingga mendukung transmisi kebijakan moneter. Klaimnya: semua ini dilakukan tanpa mengganggu independensi Bank Indonesia. Setidaknya itu yang ia tegaskan, entah bagaimana ceritanya bila skala penempatan terus membesar.
Yang menarik dari pendekatan Purbaya adalah pergeseran cara pandang soal fungsi fiskal. Selama ini, stimulus fiskal identik dengan belanja negara: proyek infrastruktur, bansos, subsidi. Kini pemerintah menambahkan satu instrumen lagi ke dalam kotak peralatan: cash management aktif yang langsung menyentuh sistem keuangan. Bak menekan gas dari jalur yang berbeda, sekaligus.
Purbaya bahkan menyebut implikasi jangka panjangnya. "Jadi fiskal ke depan bukan hanya belanja pemerintah saja. Nanti bisa mempengaruhi ekonomi secara langsung dengan cash management yang lebih baik," ujarnya. Pertanyaannya, berapa lama likuiditas Rp 400 triliun itu cukup untuk menopang momentum yang sudah terlanjur kendur sejak pertengahan tahun?