Sepanjang semester kedua ini, pemerintah mulai mengarahkan ekonomi menuju laju 6 persen. Tapi Purbaya Yudhi Sadewa sudah bicara lebih jauh dari itu. Target 6 persen yang dipasang di RAPBN 2027, kata Menteri Keuangan itu, sesungguhnya belum cukup untuk menyerap seluruh masyarakat yang tahun demi tahun masuk ke usia kerja.
"Untuk menyerap tempat kerja yang masuk ke usia kerja, itu kita tunggu 6,7 persen. Sekarang harus begitu. Sekarang kita di bawah itu," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026). Kalimat itu cukup jelas membaca situasi: 6 persen bukan garis finish, melainkan batu loncatan.
Purbaya memaparkan kalkulasinya mengacu pada tabel input-output BPS. Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan penciptaan sekitar 400.000 lapangan kerja. Target 6 persen di 2027 pun ditaksir menghasilkan sekitar 2,4 juta posisi baru. Angka yang tidak kecil, tapi belum mencukupi.
Masalahnya, angkatan kerja baru terus berdatangan setiap tahun, sedang sebagian yang lama pun masih mengantre. "Masih ada yang nggak kelihatan karena nggak terserap yang masuk. Apalagi yang lama-lama itu," katanya. Purbaya menyebut 6,5 hingga 6,7 persen sebagai ambang batas agar serapan tenaga kerja benar-benar tuntas, angka yang dia akui sendiri belum tercapai saat ini.
Bagi Purbaya, resepnya tidak rumit secara konsep, meski berat di eksekusi. "Caranya? Ya penciptaan pertumbuhan ekonomi cepat. Caranya saya kerja lebih keras," tegasnya. Kebijakan fiskal, lanjut dia, akan dipastikan berjalan selaras, dan bottleneck struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan akan dicabut satu per satu.
Bukan cuma soal angka pertumbuhan. RAPBN 2027 juga mematok asumsi makro yang lumayan ambisius: inflasi dijaga di kisaran 2,5 persen, yield SBN tenor 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, nilai tukar rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia dipatok 75 dolar AS per barel, dengan lifting minyak 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel per hari. Total belanja RAPBN 2027 ditetapkan Rp4.097,2 triliun, mencakup delapan klaster program prioritas nasional.
Ada data yang agaknya sengaja dipasang sebagai modal optimisme. Agustus 2025, tingkat pengangguran tergerus ke 4,85 persen dari 4,91 persen setahun sebelumnya. Kemiskinan pun menyusut, dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen di September 2025. "Capaian ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid," sebut Purbaya. Tren yang positif, tapi Purbaya sendiri mengakui dampak perbaikan makroekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat bawah lantaran ada jeda antara angka dan kenyataan di lapangan.
Koordinasi untuk mengejar target itu kini sudah naik ke tingkat parlemen. Senin (31/8/2026), sejumlah kementerian dan lembaga menggelar rapat bersama pimpinan Komisi XI dan pimpinan DPR RI di Gedung Parlemen, dipimpin Wakil Ketua DPR Sari Yuliati. Hadir antara lain Menkeu Purbaya, Gubernur Bank Indonesia terpilih Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan COO BPI Danantara Dony Oskaria.
Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menyebut pertemuan itu digelar agar seluruh kebijakan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri. "Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi investasi, semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi. Ini harus ditemukan, antara pertumbuhan ekonomi yang 6 persen," ujar Fauzi. DPR juga menekankan pentingnya asumsi makro, dari investasi, penerimaan negara, belanja, hingga nilai tukar, agar benar-benar on the track.
Presiden Prabowo sebelumnya menetapkan target pertumbuhan 5,4 persen di APBN 2026, lalu dinaikkan jadi 6 persen di RAPBN 2027. Purbaya mengisyaratkan angka itu bukan batas atas. Tahun-tahun berikutnya, pemerintah berencana mendesain laju yang lebih tinggi lagi. Pertanyaannya: seberapa cepat desain itu bisa jadi kenyataan, bukan sekadar proyeksi di lembar anggaran?