Dua forum berbeda, satu nama yang sama muncul dengan pesan yang bobotnya tak setara tapi saling melengkapi. Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru beberapa bulan memegang kendali fiskal, memilih pekan ini untuk bicara soal hal-hal yang jarang dibahas terbuka: filosofi di balik APBN, dan keputusan likuiditas yang ternyata tidak berjalan mulus.
Di hadapan mahasiswa PKN STAN pada Dies Natalis ke-11 kampus itu di Tangerang Selatan, Purbaya menegaskan bahwa APBN bukan sekadar tabel penerimaan dan belanja. "APBN adalah cara negara hadir dalam kehidupan masyarakat," ungkapnya. Kalimat yang terdengar filosofis, tapi konteksnya konkret: setiap rupiah yang dikelola negara harus berujung pada kesejahteraan publik, bukan angka yang seimbang di kertas.
Tantangan ke depan tidak akan lebih ringan, kata Purbaya. Perang tarif, pergeseran rantai pasok global, perkembangan teknologi, hingga dinamika geopolitik akan terus menekan ruang kebijakan pemerintah. Disiplin fiskal bukan lagi pilihan. Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, ia berharap lulusan PKN STAN menjadi pengelola keuangan negara yang profesional sekaligus berintegritas. Dua hal yang, kata dia, tidak bisa dipisahkan.
Nadanya jauh berbeda di Senayan. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada Rabu (15/7/2026), Purbaya mengakui ada episode pengelolaan likuiditas yang meleset dari rencana. Pemerintah sempat menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) atas permintaan Bank Indonesia. Koordinasi moneter-fiskal yang seharusnya rapi. Ternyata tidak.
"Ketika BI kasih kode ke saya, jangan ikut campur kebijakan moneter ya saya ikut. Mereka bilang kurangi uang kamu, kami akan ganti," akui Purbaya kepada anggota dewan. Pemerintah patuh, SAL ditarik dari Himbara. Kondisi lapangan bicara lain: likuiditas tidak pulih sesuai ekspektasi, dan pemerintah akhirnya kembali menempatkan dana ke sistem perbankan.
Bukan soal salah satu pihak yang keliru. Ini soal dua otoritas besar yang kalkulasinya bisa meleset juga. Pergerakan SAL di perbankan bukan isu kecil, skalanya langsung menggerus kondisi likuiditas pasar uang, terutama saat ketidakpastian global masih tebal. Bak pedang bermata dua: koordinasi yang terlalu patuh pun bisa jadi masalah.
Dua momen ini, ceramah di kampus dan pengakuan di depan DPR, agaknya memberikan gambaran lebih jujur tentang bagaimana fiskal Indonesia sebenarnya dikelola: penuh visi jangka panjang di satu sisi, tapi tetap bergelut dengan ketidakpastian teknis yang bisa bikin pusing kepala dua otoritas sekaligus. Pelaku pasar yang selama ini memantau pergerakan likuiditas Himbara kini punya satu data baru untuk dimasukkan ke dalam kalkulasi mereka. Data yang, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, seharusnya tidak perlu sampai muncul di rapat DPR.