Anggaran Makan Bergizi Gratis sudah dipotong sekali, dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Pertanyaannya sekarang: apakah ada pemangkasan berikutnya?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup kemungkinan itu. Ditemui di kompleks DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026), ia menegaskan program MBG dirancang dengan fleksibilitas tinggi, eh, maksudnya: penyesuaian bisa kapan saja dilakukan jika fiskal menuntut. "Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan," tukas Purbaya.
Tapi keputusan itu tidak bisa diambil sendiri. Koordinasi harus lebih dulu dilakukan dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S Deyang, pengganti Dadan Hindayana. Purbaya mengaku belum sempat bertemu langsung dengannya. "Kalau saya enggak tahu, kan tergantung Ketua BGN-nya," katanya.
Hingga 30 April 2026, serapan anggaran MBG baru menyentuh Rp 75 triliun, sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp 335 triliun. Dana itu sudah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat lewat 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah daerah. Serapan yang masih jauh dari pagu ini, agaknya, memberi amunisi argumen bahwa efisiensi lebih lanjut memang realistis.
Soal lembaga pemeringkat, Purbaya meluruskan narasi yang beredar. Bukan MBG yang bikin S&P Global Ratings gelisah. Dalam pertemuan terbarunya dengan lembaga itu, yang lebih banyak dipertanyakan justru sentimen negatif yang merayap di pasar keuangan domestik.
Condition pasar modal Indonesia memang sedang babak belur. IHSG terkoreksi sekitar 20 persen dalam setahun terakhir, dan jika dihitung dari puncaknya, penurunan itu bahkan menembus 38 persen, lebih dalam dari koreksi saat pandemi Covid-19. Modal asing yang cabut mencapai Rp 78 triliun dalam 12 bulan terakhir. Cukup untuk bikin S&P gelisah, bukan program makan siangnya.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia mempertanyakan, atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau pondasinya, enggak ada masalah," tegas Purbaya. Ia menambahkan bahwa pemerintah sudah meyakinkan S&P defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen, bahkan sambil tetap menjalankan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Tekanan dari luar juga tidak ringan. Meningkatnya tensi Amerika Serikat versus Iran memicu lonjakan harga minyak dunia yang bisa memperlebar defisit sekaligus memantik inflasi dari sisi biaya produksi. Purbaya mengklaim semuanya sudah dikalkulasi. "Misalnya harganya minyak tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," katanya. Pemerintah juga tengah menjajaki penerbitan Panda Bond di China untuk menjaga kepercayaan investor asing terhadap surat utang negara.
MSCI menambah kerumitan. Lembaga itu melakukan interim freeze pada akhir Februari 2026, pukulan yang turut memperburuk persepsi risiko investor global terhadap Indonesia.
Pertanyaannya, berapa lama narasi ini bisa dipisahkan? Bagi pelaku pasar, bisa jadi inilah saatnya membedakan dua hal yang kerap dicampuradukkan: masalah fiskal akibat program pemerintah, dan masalah kepercayaan investor yang jauh lebih sulit dikendalikan hanya dengan spreadsheet anggaran.