Sejak 2016 hingga 19 Agustus 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah menggelontorkan Rp12,86 triliun untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), menjangkau 187.782 pekebun di seluruh Indonesia dengan total luas lahan 428.745 hektare. Angka yang tidak kecil, tapi di tingkat provinsi, gambarannya jauh lebih rumit dari sekadar deretan statistik.
Ambil contoh Kalimantan Barat. Satu dekade berjalan, dana PSR yang tersalurkan di provinsi ini baru menyentuh Rp824,1 miliar, mencakup 25.738,5 hektare lahan dengan 11.412 petani penerima. Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar mencatat sekitar 41.459 hektare kebun sawit tua yang mestinya masuk radar program ini. Artinya, lebih dari sepertiganya belum tersentuh. Belum. Sama sekali.
"Untuk program PSR, kita melihat belum terserap semua," kata Indra Rustandi, Ketua Apkasindo Kalbar. Ia menunjuk salah satu penyebab utama: sebagian besar data kebun yang tercatat adalah bekas lahan plasma, sehingga kebun milik petani swadaya banyak yang luput dari pencatatan. Belum lagi kebun dengan produksi rendah akibat kesalahan pemilihan bibit di masa lalu, secara teknis memenuhi syarat peremajaan, tapi urusan administrasinya masih amburadul.
BPDP sendiri tak menampik sederet hambatan yang masih membayangi program ini. Percepatan verifikasi calon penerima, kepastian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, ketersediaan benih berkualitas, semuanya masih jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Koordinasi antarlembaga dan sinkronisasi data, termasuk soal status proposal dan progres fisik di lapangan, juga masih perlu dibenahi.
Pada 2026, realisasi PSR secara nasional mencatat 133 proposal dengan luas 20.229 hektare, melibatkan 10.403 pekebun dan nilai penyaluran Rp606 miliar. Angka yang agaknya masih akan terus bergerak, mengingat antrean lahan yang belum terverifikasi masih panjang.
Sejalan dengan itu, BPDP mengambil langkah yang skalanya cukup berbeda dari sebelumnya: menggandeng 42 lembaga pendidikan dalam program pengembangan SDM perkebunan batch terbaru. Nilai total kontraknya sekitar Rp891 miliar, dengan kuota 5.000 penerima beasiswa jenjang D1 hingga S1 untuk tahun ini saja. Sejak 2016, program ini sudah menyentuh lebih dari 13.000 penerima beasiswa dan 32.000 peserta pelatihan. Dari 42 lembaga itu, baru sembilan yang siap teken kontrak. Tiga puluh tiga sisanya masih melengkapi dokumen.
Direktur Utama BPDP Eddy Abdurachman menegaskan bahwa keberhasilan PSR tidak bisa semata diukur dari besarnya dana yang dikucurkan atau luasan lahan yang berganti pohon muda. "Keberhasilan Program PSR tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan maupun luas lahan yang diremajakan, melainkan juga dari kemampuan program dalam meningkatkan produktivitas kebun dan kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan," ujarnya.
Kembali ke Kalbar, Indra punya satu resep yang ia sebut sederhana tapi kerap terlupakan: sosialisasi dan koordinasi yang tidak putus-putus, melibatkan semua pihak dari dinas, kelompok tani, koperasi, asosiasi, hingga perusahaan sawit. "Ini bukan kerjaan mudah dan tidak bisa hanya satu pihak saja," katanya. Apkasindo, sambungnya, siap dilibatkan kapanpun dan di manapun.
Pertanyaannya, berapa lama ribuan hektare kebun tua di Kalbar, dan provinsi-provinsi lain yang senasib, masih harus menunggu giliran yang entah kapan tiba?