Baru 18 persen. Itulah capaian program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) per 11 Mei 2026, saat realisasi baru menyentuh 9.063 hektare dari target tahunan 50.000 hektare yang sudah dipangkas jauh dari ambisi awal. Bukan sekadar tertinggal jadwal, ini melanjutkan pola yang konsisten sejak 2017: program PSR belum pernah sekalipun menembus target.
Kementerian Pertanian mencatat tren penurunan yang kian kentara dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, realisasi menyentuh 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare. Setahun kemudian, angka itu tergerus menjadi 37.499 hektare, setara 31,25 persen dari target yang sama. Kini, di 2026, dengan target yang sudah dipotong lebih dari separuhnya menjadi 50.000 hektare, pemerintah masih tersengal-sengal mengejarnya.
Ironiknya, urgensi program ini justru semakin tinggi. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Iim Mucharam menegaskan bahwa ekspansi lahan sawit baru secara praktis sudah tertutup. Lahan terbatas, tekanan regulasi lingkungan internasional kian keras, moratorium perluasan kebun masih membayangi. "Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci," kata Iim dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian, Selasa (19/5/2026).
Gambaran besarnya memang menggiurkan. Dari 16,8 juta hektare lahan sawit Indonesia per 2025, sekitar 41 persen dikuasai perkebunan rakyat. Produktivitas kebun-kebun itu kini masih berkutat di angka 2-3 ton CPO per hektare per tahun, padahal potensi optimalnya bisa mencapai 4-6 ton. Kalau PSR bisa jalan sungguh-sungguh, lonjakan produksi nasional bukan sekadar mimpi.
Tapi antara potensi dan realisasi ada jurang yang lebar, dan penyebabnya berlapis-lapis. Dari sisi administrasi, legalitas lahan masih jadi batu sandungan utama. Status kawasan hutan, tumpang tindih HGU, minimnya data pekebun berbasis by name by address, semuanya membuat proses verifikasi berlarut-larut. Pemerintah masih dalam tahap menyusun basis data yang lebih rinci untuk memperlancar proses ini.
Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi PSR GAPKI Muhammad Iqbal blak-blakan soal beratnya syarat akses dana. Petani perlu menyiapkan data spasial, titik koordinat akurat, foto udara, hingga validasi berlapis sebelum dana cair. "Untuk mengakses dana PSR itu berat sekali. Misalnya titik koordinat harus akurat, perlu foto udara, sementara di daerah aksesnya sulit dan biayanya mahal. Itu tidak dibiayai BPDP," ungkap Iqbal.
Belum lagi soal psikologi petani. Empat tahun. Selama itulah tanaman sawit baru butuh waktu sebelum bisa dipanen. Bagi petani yang mengandalkan empat hektare sawit sebagai satu-satunya sumber nafkah, waktu tunggu itu bisa berarti empat tahun nyaris tanpa penghasilan. Wajar kalau banyak yang ogah ikut program, meski dana bantuan sudah dinaikkan dari Rp 25 juta menjadi Rp 60 juta per hektare sejak September 2024. "Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM," kata Iqbal.
Di luar urusan administrasi dan kekhawatiran petani, ada ancaman biologis yang agaknya belum cukup mendapat perhatian publik. Data Ditjen Perkebunan Kementan menyebut sekitar 4,9 juta hektare kebun sawit Indonesia sudah terinfeksi Ganoderma, cendawan penyebab busuk pangkal batang. Serangannya paling parah di Sumatera, dengan tingkat infeksi antara 39 hingga 52 persen, disusul Kalimantan 19 persen, Sulawesi 10 persen, dan Maluku-Papua 9 persen.
Indra Syahputra, Ketua Konsorsium Ganoderma Indonesia, menjelaskan dalam konferensi SCOPEX 2026 di Medan bahwa serangan cendawan ini bisa memangkas produksi 50 hingga 80 persen dan memperpendek umur ekonomis tanaman hingga separuhnya. Yang lebih mengkhawatirkan: dampaknya kumulatif. Di generasi pertama hanya 0-2 persen kerapatan tanaman yang terdampak. Generasi kedua, angka itu melonjak ke 30-40 persen. Generasi ketiga, melampaui 40 persen. Kebun yang diremajakan hari ini, kalau pengendalian Ganoderma diabaikan, bisa mewarisi masalah yang jauh lebih besar.
Realisasi PSR 2026 sejauh ini masih ditopang jalur dinas (5.222 hektare), sedangkan jalur kemitraan baru menyumbang 3.841 hektare. Skema kemitraan antara petani dan perusahaan besar sebetulnya dinilai punya daya ungkit lebih besar untuk mempercepat program. Hanya saja, potensinya masih jauh dari tergarap.
Ketua Umum Aspekpir Setiyono bilang petani sebetulnya tidak menolak PSR, bahkan mendukung kalau program ini dijadikan mandatori. Syaratnya jelas: pemetaan matang dan penguatan kelembagaan petani harus jalan lebih dulu sebelum kewajiban itu diberlakukan. "Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas," ujarnya.
Iim sendiri mengakui PSR belum bisa penuh mandatori karena kendala regulasi. Pertanyaannya, berapa lama pemerintah masih bisa bersabar dengan angka 18 persen? Target B50 yang didorong Presiden dan ambisi peningkatan produktivitas sawit rakyat kini berdiri di atas fondasi yang masih retak, saat program andalan ini berjalan tertatih di angka yang jauh dari memuaskan.