Angka 5% itu seperti sudah jadi konsensus tak tertulis. IMF dalam World Economic Outlook Juli 2026 mematok proyeksi pertumbuhan Indonesia tepat di level itu, ADB sedikit lebih optimistis di 5,2%, sementara S&P Global Ratings memperkirakan PDB riil Indonesia tumbuh 5,1% tahun ini sebelum melambat rata-rata ke 4,9% per tahun sepanjang 2027-2029. Kompak, tapi bukan kabar yang menggembirakan bagi pemerintah yang punya ambisi lebih tinggi.
Konteks di balik angka-angka itu perlu diletakkan dengan benar. Kuartal I 2026 sebenarnya mencatat lompatan cukup solid: ekonomi tumbuh 5,61% secara tahunan, konsumsi pemerintah melesat 21,81%, dan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama. PDB atas dasar harga berlaku menyentuh Rp6.187,2 triliun. Bukan angka yang patut diremehkan.
Momentum itu agaknya tak akan bertahan mulus ke kuartal II. Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz menilai pertumbuhan di kuartal kedua berpotensi sedikit melambat, setelah kuartal pertama dibantu faktor musiman seperti Lebaran dan pembayaran THR. Dorongan fiskal pun lebih tipis, seiring proses penyesuaian belanja dan transisi sejumlah program prioritas. "Di kuartal ketiga kami cukup optimistis pertumbuhan ekonomi lebih baik daripada kuartal kedua," kata Faiz dalam Media Luncheon HUT ke-70 Danamon di Jakarta.
Optimisme Faiz bertumpu pada satu variabel utama: sisa belanja pemerintah yang masih besar. Realisasi belanja negara hingga semester I 2026 tercatat Rp1.656 triliun, baru 43,1% dari target APBN Rp3.842,7 triliun. Belanja pemerintah pusat sendiri baru menyerap 41,2% dari pagu Rp3.149,7 triliun. Lebih dari separuh anggaran masih menunggu untuk dieksekusi. Kalau ini benar-benar keluar di semester II, efeknya bisa merambat jauh, bukan cuma ke konsumsi pemerintah, tapi juga ke rumah tangga dan pembentukan modal tetap.
Tunggu dulu. Ada satu em dash yang tersisa di paragraf itu karena sengaja dipertahankan sebagai kalimat panjang bersambung, tapi sesuai aturan, harus diganti. Direvisi: Lebih dari separuh anggaran masih menunggu untuk dieksekusi. Kalau ini benar-benar keluar di semester II, efeknya bisa merambat jauh, bukan cuma ke konsumsi pemerintah, tapi juga ke rumah tangga dan pembentukan modal tetap.
Faiz juga melihat efek rambatan ini bukan sekadar teori. Pada kuartal I, stimulus fiskal terbukti ikut mendorong aktivitas konsumsi dan pembentukan modal, pola yang ia harap bisa terulang di paruh kedua tahun ini.
Pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus senilai Rp26,34 triliun untuk semester II, mencakup insentif transportasi, program magang dan pelatihan vokasi, bantuan pangan, hingga stabilisasi harga. Paket yang cukup beragam. Efektivitasnya di lapangan, itu soal lain.
Ada syarat yang tidak boleh diabaikan, dan Faiz cukup tegas soal ini: penerimaan negara harus sesuai target. Kalau penerimaan pajak loyo, ruang belanja pemerintah di semester II ikut menyempit, dan stimulus yang sudah diumumkan bisa tinggal wacana. "Pemerintah perlu memastikan koleksi pajak dan penerimaan negara sesuai dengan target baru sehingga belanja untuk mendorong pertumbuhan pada semester kedua tetap dapat dilancarkan," tegasnya.
Narasi dari sisi pemerintah terdengar lebih positif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Paripurna DPR RI pekan ini, mencatat bahwa sepanjang 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,11%, ditopang konsumsi rumah tangga 4,98% dan PMTB 5,09%, dengan inflasi terjaga di 2,92%, masih dalam kisaran sasaran. "Fundamental ekonomi yang resilien," begitu ia menyebutnya.
Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menambahkan bahwa kepercayaan investor tetap terjaga, tercermin dari dipertahankannya peringkat utang Indonesia pada level investment grade. Tata kelola sektor keuangan terus diperkuat lewat peningkatan transparansi pasar modal, pengembangan transaksi mata uang lokal, hingga penguatan ekosistem bullion nasional.
Semua sinyal itu memang meyakinkan, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi dengan proyeksi jangka menengah S&P yang menaruh angka di bawah 5% mulai 2027, pertanyaan yang lebih besar tetap menggantung: apakah belanja semester II ini cukup untuk menggeser trajektori, atau sekadar menjaga Indonesia tetap di lintasan yang sama?