Dua hingga tiga tahun. Itu tenggat yang dipasang Presiden Prabowo Subianto untuk menyetop impor bahan bakar minyak sepenuhnya. Ambisius, kalau tidak mau dibilang terlalu optimistis.
Pernyataan itu meluncur saat Prabowo meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Di sela agenda yang juga diwarnai pemesanan puluhan bus listrik oleh sejumlah pemerintah daerah, Prabowo menyebut penutupan 13 pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN sebagai kunci utama penghematan impor.
"Mungkin kita dua-tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali," ujar Prabowo. "Dengan kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah di PLN, kita akan menghemat 200.000 barel sehari. Kita masih perlu impor sekarang ini satu juta barel sehari. Dengan kita tutup PLTD, kita menghemat langsung 20%."
Kalkulasinya sederhana. Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar satu juta barel per hari, dan menutup 13 PLTD diklaim memangkas kebutuhan sebesar 200.000 barel per hari, alias seperlima dari total. Bukan angka kecil. Tapi juga bukan satu-satunya variabel yang perlu diurus kalau target nol impor BBM itu mau benar-benar tercapai.
Data BPS yang dirilis 1 April 2026 agaknya mendukung narasi itu. Impor BBM Januari-Februari 2026 tercatat 9,59 juta ton senilai sekitar US$5,16 miliar, turun 15,68% secara volume dan 3,05% secara nilai dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini jadi amunisi pemerintah untuk mengklaim arah kebijakan energi sudah di jalur yang benar. Setidaknya itu versi mereka.
Soal pemasok, Singapura dan Malaysia konsisten jadi sumber BBM terbesar bagi Indonesia sepanjang 2025. Menyusul di belakang: China, Korea Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, India, Mesir, Jepang, dan Taiwan. Ketergantungan pada negara tetangga untuk kebutuhan energi dasar selalu jadi titik kerentanan yang sensitif, baik secara geopolitik maupun fiskal.
Peresmian pabrik di Magelang sendiri bisa dibaca sebagai etalase dari agenda transisi energi yang lebih luas. Pemerintah daerah di Jawa Tengah memesan puluhan bus listrik, dan Prabowo memuji langkah Gubernur Ahmad Luthfi sebagai cerminan komitmen daerah mendorong elektrifikasi transportasi publik.
Pertanyaannya, seberapa realistis klaim dua hingga tiga tahun bebas impor BBM? Menutup PLTD memang memotong konsumsi solar industri pembangkit. Tapi sisi transportasi, yang menyerap porsi jumbo dari impor BBM, butuh ekosistem yang jauh lebih kompleks untuk bertransisi. Infrastruktur pengisian daya masih minim. Adopsi kendaraan listrik massal belum ke mana-mana. Kapasitas kilang dalam negeri pun masih dalam tahap pengembangan. Semua itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menutup pembangkit diesel.
Pasar energi dan investor sektor ini punya pekerjaan rumah: menilai seberapa nyata target tersebut, atau jangan-jangan cuma headline manis di hari peresmian pabrik.