Dari lapangan panen raya di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026), Presiden Prabowo Subianto melempar pernyataan yang cukup mengejutkan: anggaran pertahanan dan kepolisian bisa dipangkas kalau memang itu yang dibutuhkan untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.
"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," tegas Prabowo di hadapan jajaran TNI-Polri yang hadir. Ia bahkan langsung menanyakan kesiapan mereka. "Rela TNI? Rela polisi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas," sambungnya, disambut seruan ikhlas dari para personel.
Dua hari berselang, Kemenhan angkat bicara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan institusinya mendukung setiap kebijakan presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional. Pengelolaan APBN, kata Rico, sepenuhnya kewenangan presiden, disusun berdasarkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Soal payung hukum, Rico menunjuk Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang menggariskan bahwa pertahanan negara bukan cuma soal militer, tapi juga dimensi nirmiliter. "Setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat," kata Rico kepada Kompas.com.
Pilihan momen Prabowo bukan tanpa kalkulasi. Di hari yang sama di Bengkalis, Riau, sinergitas serupa berlangsung di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil: Wakapolda Riau, Gubernur Riau, dan Kasdam I/Bukit Barisan turun langsung ke sawah bersama petani setempat. Bukan kebetulan semua ini berjalan bersamaan.
Narasi yang dibangun Prabowo jelas: TNI dan Polri bukan lagi institusi keamanan yang sibuk dengan alutsista. Mereka harus hadir di sisi petani dan nelayan. "Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera," katanya. Kalimat itu, entah kebetulan atau tidak, berbunyi seperti pembenaran untuk menggeser anggaran dari pos militer ke program sosial.
Bagi pasar, wacana ini relevan dibaca bersama tekanan fiskal yang sedang dihajar pemerintah. Pemangkasan di pos sebesar pertahanan, kalau benar terealisasi, bisa memberi napas lebih luas bagi belanja sosial dan infrastruktur. Pertanyaannya: apakah sinyal dari Malang ini akan berujung pada revisi APBN yang konkret, atau sekadar gestur politik yang mereda seiring bergulirnya waktu?