Satu setengah tahun. Itulah hitungan yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai bukti bahwa pemerintahannya tidak sekadar berjanji.
Rabu (8/4/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo tampil dengan nada tegas sekaligus optimistis saat memberi arahan pada rapat kerja pemerintah bersama Kabinet Merah Putih, seluruh eselon I kementerian dan lembaga, serta para direktur utama BUMN. Topiknya bukan soal evaluasi birokrasi biasa, eh, bukan dengan em dash, melainkan bagaimana Indonesia memosisikan diri menghadapi ancaman krisis global yang kian nyata.
Tiga sektor jadi sorotan utama: pangan, energi, dan air. Bukan isu baru. PBB sudah memasukkan ketiganya dalam kerangka Sustainable Development Goals jauh sebelum konflik geopolitik kontemporer memperburuk gambaran itu. Tapi tekanan yang datang bersamaan sekarang ini, dari ketegangan kawasan, volatilitas harga komoditas, sampai perubahan iklim yang makin sulit diabaikan, membuat urgensinya terasa berbeda dari sekadar agenda multilateral yang rutin diagendakan.
"Kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita. Kita dapat navigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tapi satu setengah tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," ujar Prabowo.
Pernyataan itu keluar di momen yang agaknya dipilih dengan cermat. Tekanan eksternal terhadap sektor energi Indonesia sedang tinggi, fluktuasi harga minyak global tak menentu, dan ketergantungan negara-negara importir pada jalur pelayaran yang kian rawan gangguan semakin terasa. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang mengapit jalur maritim strategis, punya keuntungan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Setidaknya di atas peta.
Dalam forum yang sama, posisi laut Indonesia disebut-sebut memiliki nilai strategis yang tidak kalah dari Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak Timur Tengah yang selama ini jadi barometer keamanan energi dunia. Klaim yang masih perlu dibuktikan lewat kebijakan konkret, kalau data geopolitik ini bisa dipercaya begitu saja. Tapi sinyal politiknya jelas: Jakarta ingin tampil sebagai pemain, bukan penonton.
Forum ini juga jadi panggung konsolidasi politik. Prabowo menyinggung adanya kelompok yang dinilai tidak mau diajak bekerja sama, pernyataan yang langsung memancing respons dari PDI Perjuangan. Partai banteng angkat suara, meski substansi responsnya tidak menggeser peta koalisi yang sudah terbentuk.
Yang sesungguhnya menarik buat pelaku pasar justru bukan drama politiknya. Sinyal kebijakan energi yang terbaca dari forum ini jauh lebih bernilai. Kalau pemerintah benar-benar serius mendorong ketahanan energi nasional, ada implikasi langsung ke emiten-emiten sektor ini, dari hulu migas, pembangkit listrik, hingga transisi ke energi baru terbarukan. Anggaran dan regulasi, dua hal itu yang akan menentukan apakah optimisme Prabowo hari ini berakhir jadi kebijakan nyata atau sekadar retorika rapat kerja.
Pasar menunggu.