Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan menteri dan pejabat ekonomi senior di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/5), dalam sebuah pertemuan yang tidak biasa: bukan rapat koordinasi biasa, melainkan sesi belajar langsung dari mereka yang pernah memimpin ekonomi Indonesia saat badai krisis 2008 benar-benar menghantam.
Yang hadir bukan nama sembarangan. Ada Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia yang menakhodai BI tepat ketika gelombang krisis keuangan global menyapu pasar. Ada pula Paskah Suzetta, mantan Kepala Bappenas, dan wakilnya Lukita Dinarsyah Tuwo. Trio ini paham betul rasanya mengelola perekonomian ketika harga minyak melonjak liar, inflasi tak terkendali, rupiah tertekan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mendampingi Prabowo dalam pertemuan itu, menjelaskan diskusi berfokus pada catatan-catatan kritis dari krisis 2008, termasuk dinamika nilai tukar, tekanan harga komoditas, dan lonjakan inflasi yang kala itu cukup menghajar daya beli masyarakat. Pelajaran dari periode itu, kata Airlangga, menjadi referensi dalam merancang langkah antisipatif pemerintah menghadapi ketidakpastian global hari ini.
Apakah kondisi saat ini seburuk 2008? Agaknya belum. "Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," ungkap Airlangga. Angka 5 persen itu patut dicermati, mengingat pada episode-episode krisis sebelumnya pelemahan rupiah bisa berlipat ganda dalam hitungan bulan.
Prabowo disebut meminta jajaran terkait untuk terus memantau regulasi guna memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. Penguatan permodalan bank juga masuk dalam agenda. Benteng pertahanan, kalau tekanan eksternal makin intens.
Satu hal lagi yang tak bisa dikesampingkan: kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Pemerintah tengah mematangkan implementasinya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, dijadwalkan berlaku mulai 1 Juni 2026. Skema ini dirancang bertahap, dengan evaluasi pada tiga bulan pertama, dan didukung sistem pemantauan terintegrasi yang melibatkan Ditjen Bea dan Cukai serta Danantara sendiri.
Airlangga menyebut dunia usaha, asosiasi pengusaha dalam maupun luar negeri, menyambut positif arah kebijakan ini setelah sosialisasi yang digelar sehari sebelumnya. Setidaknya itu klaim manajemen, dan pembuktiannya baru akan terlihat ketika kebijakan benar-benar berjalan dan para eksportir mulai merasakan konsekuensi praktisnya.
Pertemuan ini memberi sinyal yang cukup jelas. Pemerintah Prabowo tidak sedang menunggu krisis terjadi baru bergerak. Belajar dari mereka yang pernah dihajar krisis adalah langkah pertama yang masuk akal, meski pertanyaannya kemudian: seberapa cepat pelajaran itu bisa diterjemahkan menjadi kebijakan konkret sebelum tekanan global berikutnya tiba?