Angka 1.077 itu yang membuat Prabowo Subianto terperanjat begitu dilantik jadi Presiden. Jauh lebih banyak dari perkiraannya sendiri, sekitar 300 sampai 400 perusahaan, ternyata portofolio BUMN Indonesia menggurita hingga ke lapisan anak, cucu, bahkan cicit perusahaan yang selama ini luput dari pengawasan publik.
"Jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyikan uang negara, sembunyikan uang rakyat," ujar Prabowo dalam pidatonya di peresmian Bendungan Meninting, Lombok Barat, Jumat (10/7/2026).
Prabowo mengungkapkan per hari ini pemerintah sudah menutup 240 BUMN yang dinilai tidak beres. Target berikutnya: 250 BUMN pada akhir Juli, dan 800 perusahaan sebelum 31 Desember 2026. Semuanya masuk kategori yang sama, tidak efisien, tidak pernah untung, atau terus-terusan merugi.
Dari seluruh proses penutupan dan perampingan itu, pemerintah mengklaim penghematan mendekati Rp70 triliun, sebagian besar bersumber dari pemangkasan beban overhead dan gaji ribuan direksi yang selama ini menggantung di atas struktur perusahaan yang gemuk. Bukan angka kecil.
COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Donny Oskaria sebelumnya merinci bahwa sekitar 52 persen BUMN masih mencetak rugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun. Program konsolidasi, menurut Donny, berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun melalui penyederhanaan struktur dan peningkatan efisiensi operasional, angka yang terpisah dari klaim Rp70 triliun pemangkasan gaji dan overhead yang disebut Prabowo.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, tidak menampik potensi manfaatnya. Pengalaman konsolidasi subholding PT Pertamina (Persero) yang diklaim menghasilkan efisiensi 600 juta sampai 700 juta dolar AS jadi preseden yang cukup meyakinkan. "Setiap lapisan menambah biaya administrasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan tanpa meningkatkan produktivitas," kata Yusuf.
Tapi Yusuf langsung menambahkan catatan penting. Menggabungkan ratusan entitas dengan sistem, budaya kerja, dan kondisi keuangan yang berbeda-beda bukan perkara yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Target penyelesaian konsolidasi pada 2026, menurut dia, tergolong ambisius. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan, bukan sekadar keindahan angka di atas kertas.
Soal nasib karyawan, pemerintah berulang kali menegaskan tidak ada PHK dalam proses ini. Seluruh pegawai akan dipertahankan dan masuk ke dalam perusahaan hasil konsolidasi. Yusuf melihat komitmen itu dari sudut yang lebih kritis: memindahkan pegawai tanpa menyesuaikan fungsi dan kebutuhan organisasi hanya akan memangkas sebagian potensi efisiensi yang seharusnya bisa diraih. Pertanyaannya, seberapa serius pemerintah mau mengelola transisi ini?
Untuk menjaga kredibilitas proses konsolidasi skala besar ini, pemerintah melibatkan Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, dan Kementerian Hukum dalam pengawasan. Yusuf menilai pelibatan lembaga-lembaga itu sebagai langkah yang tepat, mengingat konsolidasi aset negara sebesar ini rawan terhadap proses likuidasi, merger, atau divestasi yang tidak transparan.
Prabowo juga menegaskan komitmennya mempertahankan industri strategis yang sempat nyaris dilepas ke tangan asing. PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) termasuk yang dia larang dijual. Pindad bahkan baru saja mengantongi kontrak dari Arab Saudi untuk memasok senapan dan senapan mesin bagi militer negara itu, kontrak yang, entah kebetulan atau tidak, datang persis saat narasi kebangkitan industri pertahanan nasional sedang gencar-gencarnya dibangun.
Garuda Indonesia pun disebut mulai bangkit setelah puluhan tahun berdarah-darah. Prabowo mengklaim maskapai itu akan mulai untung bulan depan, klaim yang masih perlu dibuktikan, tapi cukup untuk dijadikan sinyal bahwa restrukturisasi BUMN penerbangan itu dianggap sudah di jalur yang benar.
Agenda perampingan ini bukan sekadar operasi pembenahan neraca negara. Ini taruhan tata kelola dalam skala yang belum pernah dicoba sebelumnya di Indonesia.