Rupiah sudah terlalu lama tersandera dolar. Prabowo agaknya mulai serius ingin mengubah itu.
Usai Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto soal percepatan skema bilateral currency swap dengan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. Konsepnya, dua bank sentral saling bertukar mata uang masing-masing, sehingga eksposur terhadap mata uang ketiga, dalam konteks ini dolar AS, bisa dipangkas langsung dari akarnya.
"Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan dengan beberapa negara," jelas Airlangga dalam konferensi pers setelah rapat tersebut.
Bukan kebijakan baru, sebetulnya. Indonesia sudah punya perjanjian serupa dengan sejumlah mitra dagang, termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan. Tapi dorongan untuk memperluas skema ini datang di momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja: ketegangan dagang global yang kembali memanas, ditambah volatilitas dolar yang belakangan bikin banyak bank sentral Asia gelisah.
Relevan? Sangat.
Secara teknis, currency swap antar bank sentral memberi ruang bagi kedua negara untuk bertransaksi bilateral langsung memakai mata uang lokal, tanpa harus mampir dulu ke dolar sebagai perantara. Dampaknya buat cadangan devisa bisa lumayan, terutama di saat dolar sedang tidak bersahabat, dan kalau data tekanan rupiah beberapa pekan terakhir bisa dipercaya, "tidak bersahabat" agaknya frasa yang terlalu halus.
Pertanyaan yang kini menggantung: dengan negara mana saja skema ini akan diperluas, dan seberapa cepat bisa dieksekusi? Rincian mitra spesifik belum diumumkan pemerintah. Arah kebijakannya sudah terbaca, tapi eksekusi adalah soal lain.