Meski mengaku sedang diserang flu, Prabowo Subianto tetap naik podium di Indonesia Arena, Senayan, Minggu (12/7/2026), dan bicara panjang. Panjang, dan tidak semuanya terasa seperti pidato kepresidenan pada umumnya.
Pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Prabowo melontarkan sejumlah pernyataan yang, kalau dibaca satu per satu, menggambarkan kegelisahan yang sudah lama ia simpan. Soal petani yang terlilit rentenir. Soal BUMN yang ia sebut terang-terangan sebagai "sumber korupsi". Soal 81.000 desa yang, menurut dia, tidak boleh menunggu lebih lama lagi.
Seluruh pidatonya bermuara pada satu program: Koperasi Desa Merah Putih. Prabowo mengaku gagasan ini bukan lahir dari rapat kabinet, melainkan dari pengalamannya berdinas di desa-desa puluhan tahun lalu, ketika ia masih berseragam militer. "Saya lihat ada rakyat yang mati kelaparan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya.
Kini sebagai presiden, ia merasa punya kewenangan untuk bertindak. Pemerintah, katanya, sudah menurunkan harga pupuk dan menaikkan harga pembelian gabah untuk mendongkrak pendapatan petani. Tapi laporan yang masuk justru mengecewakan: kenaikan pendapatan tidak banyak berdampak karena para petani masih terbelit utang kepada rentenir berbunga tinggi. "'Pak, percuma Pak, hasil mereka naik.' Kenapa? 'Karena utang mereka banyak,'" kata Prabowo menirukan laporan yang diterimanya.
Dari situlah logika Kopdes Merah Putih dibangun. Koperasi di tingkat desa akan berfungsi sebagai penyedia pinjaman berbunga murah sekaligus offtaker hasil pertanian, memutus rantai ketergantungan pada tengkulak dan rentenir. Barang-barang bersubsidi pun rencananya disalurkan lewat jalur yang sama agar tidak bocor di tengah jalan.
Soal skala, Prabowo tidak mau kompromi. Ketika ada usulan memulai dengan 100 gerai percontohan, ia langsung menolak. "Ada 81.000 desa dan kelurahan, rakyat itu suruh nunggu 8 tahun? Saya tidak mau," tegasnya. Target pemerintah: satu koperasi untuk setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Ambisius? Ya. Utopis? Prabowo tampak tidak ambil pusing. Ia bahkan menyebut para pengurus koperasi desa tidak akan kabur membawa uang ke luar negeri, berbeda dengan pihak-pihak lain yang ia sindir tanpa menyebut nama.
Bicara soal luar negeri, Prabowo menyampaikan klaim yang lumayan mengejutkan: ia mengaku mendapat laporan bahwa banyak petani Indonesia kini sudah bisa berlibur ke mancanegara. Baginya, itu sinyal bahwa kesejahteraan petani mulai bergerak ke arah yang benar. "Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang," ucapnya, dengan nada yang terdengar lebih seperti kebanggaan ketimbang sekadar laporan.
Tapi pernyataan yang agaknya paling menohok datang ketika ia menyentuh soal BUMN. Tanpa basa-basi, Prabowo menyebut perusahaan-perusahaan pelat merah itu sebagai sarang korupsi yang selama ini dibiarkan. "BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi," ujarnya. Ia lalu memperingatkan langsung para koruptor untuk menghentikan praktik mereka dan mengembalikan uang rakyat.
Pernyataan itu bukan tanpa konteks. Sejumlah BUMN memang tengah dalam sorotan terkait tata kelola. Pernyataan presiden dari panggung Hari Koperasi bisa jadi sinyal awal kebijakan yang lebih agresif, entah kebetulan atau tidak dipilih momentumnya. Klaim yang masih perlu dibuktikan, tentu, tapi pernyataan seterbuka ini dari seorang presiden tidak bisa diabaikan begitu saja.
Prabowo menutup pidatonya dengan mengajak masyarakat kembali pada nilai gotong royong dan persatuan. Ia juga mempersilakan siapa saja yang merasa Indonesia suram untuk mencari negara lain, bagi yang memilih tetap tinggal ia ajak bekerja bersama. Khas Prabowo: keras di satu sisi, merangkul di sisi lain.
Bagi pelaku pasar, dua hal layak dicermati dari pidato ini: komitmen membersihkan BUMN dari korupsi, dan akselerasi Kopdes Merah Putih yang bila berjalan sesuai rencana akan menciptakan ekosistem ekonomi baru di 81.000 titik di seluruh nusantara. Apakah eksekusinya akan semulus retorikanya? Itu pertanyaan lain.