Angka yang disebut Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (21/7/2026), bukan main besarnya: ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia menguap tiap tahun lewat skema under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan, berlangsung puluhan tahun tanpa banyak yang bersuara.
Di hadapan seluruh Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Presiden tidak sekadar membela kebijakan-kebijakannya. Ia membongkar apa yang ia sebut sebagai distorsi sistemik terhadap perekonomian nasional. Kelapa sawit jadi contoh paling telanjang: harga jual dari Indonesia Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, sementara harga di Rotterdam Rp27.000. Selisih hampir 50 persen. Selama ini, tidak ada yang menanggungnya kecuali negara.
Respons pemerintah adalah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang mulai beroperasi penuh 1 Juli 2026 sebagai instrumen ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Baru satu bulan dua minggu berjalan, DSI disebut telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar. Yang lebih menarik perhatian: gap harga antara komoditas yang dijual Indonesia dan harga internasional, yang sebelumnya berkisar 30 hingga 45 persen, kini hampir menyatu. "Sebelum ada PT DSI, perbedaan harga jual Indonesia dengan harga internasional bisa mendekati 40 hingga 45 persen," kata Prabowo. Standard & Poor's, yang sempat dikhawatirkan akan memangkas outlook Indonesia, justru menilai pembentukan DSI sebagai langkah tepat. Rating investment grade Indonesia tetap bertahan dengan outlook stable.
Di sisi lain, Prabowo juga menggelar deretan program kesejahteraan yang ia sebut sebagai bukti keberpihakan nyata kepada desil terbawah. Ada 29 program yang aktif berjalan, menyasar keluarga kategori desil 1 hingga 4, dari yang sudah lama dikenal sampai yang baru diluncurkan.
Program Keluarga Harapan menjangkau 10 juta keluarga dengan bantuan Rp75.000 hingga Rp250.000 per bulan. Jaminan Kesehatan Nasional sudah dinikmati 96,8 juta orang, angka yang Prabowo bandingkan dengan skala Singapura dan Malaysia untuk menegaskan ini bukan prestasi kecil. Subsidi listrik menjangkau 87 juta rumah tangga, subsidi LPG 66,4 juta keluarga, sementara Kompensasi Pertalite dinikmati 33,7 juta rumah tangga dengan besaran Rp89.050 per bulan.
Program Makan Bergizi Gratis, yang sempat dihantam kritik soal pemborosan anggaran, tercatat menjangkau 74,56 juta penerima manfaat, meliputi siswa, ibu hamil, balita, dan lansia. Cek Kesehatan Gratis sudah diakses 130,8 juta orang. "Kita mau beri makan kepada anak-anak, yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Dituduh pemborosan," ucap Presiden, dengan nada frustrasi yang sulit disembunyikan.
Untuk program afirmatif, pemerintah menyiapkan magang enam bulan bagi 150.000 sarjana S1 fresh graduate, rata-rata kompensasi Rp3,6 juta per bulan setara UMK. Menteri Tenaga Kerja melaporkan sekitar 60 persen peserta langsung terserap di tempat mereka magang. Beasiswa LPDP terus berjalan untuk 23.289 mahasiswa. Sekolah Unggul Garuda baru menampung 1.920 siswa dari empat sekolah yang sudah beroperasi, dengan biaya yang ditanggung negara Rp9,5 juta per siswa per bulan.
Satu cerita yang agaknya luput dari perhatian adalah soal Koperasi Desa Merah Putih. Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini rantai pasok dari petani ke konsumen melewati lima lapisan perantara, dengan margin yang diserap middleman mencapai 30 hingga 40 persen dari total nilai transaksi, atau sekitar Rp313 triliun per tahun. Bak parasit yang sudah terlalu lama menempel. Dengan koperasi desa, margin itu dipangkas ke kisaran 5 hingga 10 persen. Sudah lebih dari seribu koperasi beroperasi, dan target akhir tahun adalah 30 ribu.
Danantara juga mencatatkan angka yang layak dicermati, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya. Dari 1.077 BUMN yang ada saat Prabowo dilantik, sebanyak 250 sudah dikonsolidasi, di-merger, atau ditutup hingga akhir Juli ini. Penghematan overhead yang diklaim mencapai Rp50 triliun, dan target akhir 2026 adalah memangkas total menjadi maksimal 350 BUMN. Bank emas yang didirikan setahun lalu sudah mengelola 153 ton emas senilai sekitar 20 miliar dolar.
Angka-angka besar memang lebih mudah diucapkan di podium. Implementasi penuh sistem ekspor satu pintu baru dijadwalkan September 2026, dan Koperasi Desa Merah Putih baru berjalan satu setengah bulan dengan kekurangan yang Prabowo sendiri akui terang-terangan. Pertanyaannya, berapa lama sebelum angka-angka ini bisa diuji di lapangan? Yang pasti, dalam dua tahun pertama pemerintahan, taruhan kebijakan yang dipasang sangat besar. Rakyat kini sedang menghitung.