Dua hari setelah mengutip adagium tentang sejarah dari podium pidato KEM-PPKF 2027, Presiden Prabowo Subianto membuktikan itu bukan sekadar retorika. Jumat (23/5/2026), ia mengumpulkan sejumlah eks pejabat ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kompleks Istana, Jakarta, untuk satu sesi yang jarang terjadi: belajar langsung dari orang-orang yang pernah kena getahnya.
Nama-nama yang hadir bukan kaleng-kaleng. Ada Paskah Suzetta, eks Kepala Bappenas periode 2005-2009. Ada Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008. Hadir pula mantan Dubes RI untuk China tahun 2005-2009, Sudrajat, dan eks Wakil Menteri PPN tahun 2010-2014, Lukita Dinarsyah Tuwo. Rata-rata mereka bertugas di rentang 2004 hingga 2014, persis ketika Indonesia melewati beberapa guncangan ekonomi yang tidak ringan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mendampingi Prabowo dalam pertemuan itu, menyebut diskusi berfokus pada pengalaman menghadapi krisis tahun 2008. Tapi Burhanuddin memberi gambaran lebih tajam soal apa yang sebetulnya dibahas: krisis BBM tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan harga BBM 126 persen sekaligus, dan bagaimana Bank Indonesia meresponsnya.
"Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen. Cuma beda sumbernya aja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Itu juga karena eksternal kan," jelas Burhanuddin usai pertemuan. Agaknya bukan kebetulan paralel itu diangkat. Tekanan rupiah, inflasi yang mengintai, sentimen global yang belum stabil, polanya memang ada kemiripan.
Burhanuddin juga membeberkan detail kebijakan moneter BI waktu itu. Suku bunga dinaikkan dua tahap: 75 basis poin, lalu 100 basis poin, dari 8 persen menjadi 12,5 persen. Hasilnya positif, meski suku bunga riil saat itu masih negatif karena inflasi diperkirakan mencapai 17 persen. Pada 2006, inflasi sudah kembali ke level 2004. Kisah sukses yang bisa jadi preseden, atau setidaknya bahan pikiran buat tim ekonomi Prabowo sekarang.
Airlangga menambahkan catatan yang sedikit menenangkan: para tokoh senior itu menilai kondisi makro saat ini relatif lebih baik dibanding 2005. Depresiasi rupiah sekitar 5 persen, jauh lebih rendah dari episode-episode krisis sebelumnya. "Fundamental lebih kuat," begitu penilaian mereka.
Prabowo tidak berhenti di diskusi. Dari pertemuan itu, ia memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengkaji masukan yang disampaikan Burhanuddin. "Saya sudah catat, saya diperintahkan untuk mempelajari, ya kita pelajari," kata Purbaya. Para menteri juga diminta memonitor regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial.
Tiga poin. Itu yang keluar dari pertemuan, sebagaimana dirinci Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertama, penguatan fundamental ekonomi nasional lewat stabilitas sektor keuangan, pengawasan perbankan, dan koordinasi antarotoritas. Kedua, percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) untuk memperkuat cadangan devisa dan menopang nilai tukar. Ketiga, pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang ditargetkan mendongkrak penerimaan negara sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi jangka panjang.
Bagi pelaku pasar, sinyal dari pertemuan ini patut dibaca dengan cermat. Prabowo tidak menggelar sesi seperti ini tanpa alasan. Pertanyaannya sekarang: seberapa cepat poin-poin itu berubah jadi kebijakan konkret yang bisa dipegang pasar?