SELASA, 20 OKTOBER 2026

Home  ›  Ekonomi  ›  Prabowo Beberkan 29 Program Kesejahteraan: dari PK...

Ekonomi

Prabowo Beberkan 29 Program Kesejahteraan: dari PKH hingga Sertifikat Halal Gratis

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo memaparkan 29 kebijakan kesejahteraan senilai triliunan rupiah yang menyasar puluhan juta keluarga miskin ekstrem hingga rentan miskin.

Prabowo Gulirkan 29 Kebijakan untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Apa Saja?

Senin kemarin jadi hari yang panjang di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto membentangkan satu per satu daftar 29 program dukungan kesejahteraan di hadapan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, dari program tunai langsung sampai beasiswa kampus luar negeri, semuanya diklaim sudah berjalan dan menyasar masyarakat desil 1 hingga desil 4.

Angka-angkanya tidak kecil. Program Keluarga Harapan saja sudah menjangkau 10 juta keluarga, dengan bantuan Rp75.000 hingga Rp250.000 per bulan. Program Indonesia Pintar menjangkau 22,1 juta siswa dari kelompok terbawah. Subsidi dan kompensasi listrik mengalir ke 87 juta rumah tangga, setara hampir sepertiga penduduk Indonesia yang mendapat potongan tagihan Rp130.000 sampai Rp150.000 per bulan.

Dua puluh sembilan program itu dibagi dalam tiga kelompok besar: penghapusan kemiskinan ekstrem, program universal, dan program afirmatif. Di kelompok pertama masuk nama-nama yang sudah akrab di telinga publik, PKH, Kartu Sembako, Bantuan Pangan beras dan minyak goreng, sampai Makan Bergizi Gratis yang diklaim kini menjangkau 74,56 juta penerima, mencakup siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sektor kesehatan dapat porsi tersendiri. Jaminan Kesehatan Nasional tercatat diberikan kepada 96,8 juta orang dari kelompok desil 1 sampai 5. "Nyaris 100 juta, 20 kali lebih besar dari (penduduk) Singapura, 3,5 kali lebih besar dari Malaysia, kita beri jaminan," kata Prabowo di depan sidang kabinet. Selain JKN, pemerintah menjalankan Cek Kesehatan Gratis yang diklaim sudah menjangkau 130,8 juta orang, dengan nilai pemeriksaan Rp655.000 hingga Rp1,13 juta per orang.

Bukan angka yang bisa dianggap enteng. Subsidi LPG sudah menyentuh 66,4 juta rumah tangga dengan nilai sekitar Rp107.000 per bulan. Lalu kompensasi Pertalite untuk 33,8 juta rumah tangga senilai Rp89.050 per bulan, subsidi solar, diskon tarif kereta dan kapal laut. Belum bicara fiskalnya, gambaran total transfernya sudah terasa bak gunung.

Di kelompok afirmatif, pemerintah memasukkan program yang agaknya menyasar kelas menengah ke atas: Beasiswa LPDP untuk 23.289 mahasiswa dengan nilai hingga Rp90 juta per bulan untuk kampus luar negeri, Beasiswa S1 Garuda untuk 750 mahasiswa, dan Sekolah Unggul Garuda dengan biaya Rp9,5 juta per siswa per bulan. Ada pula program magang fresh graduate S1 selama enam bulan, insentifnya setara UMK rata-rata Rp3,6 juta per bulan, untuk 150.000 peserta.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang benar-benar menerima semua ini?

Sektor pertanian juga masuk daftar. Subsidi pupuk menjangkau lebih dari 14,2 juta petani dan pembudidaya ikan, subsidi bunga KUR mengalir ke 6,08 juta debitur senilai sekitar Rp500.000 per bulan. Sertifikat Halal Gratis untuk 1,35 juta usaha mikro dan kecil menutup deretan paling bawah.

"Bantuan pangan, 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan, 33,24 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4. Tunjukkan negara mana seperti kita? Pasti ada yang lebih hebat, pasti, tetapi untuk bangsa Indonesia, not bad-lah. Jangan anggap enteng kita terus, we are strong, we are rich, and we will be richer," ujar Presiden, menutup paparannya dengan nada yang lebih mirip pidato motivasi ketimbang laporan fiskal. Setidaknya itu yang terdengar dari dalam ruang sidang. Klaim realisasinya, data anggaran dan efektivitas penyaluran di lapangan, masih perlu diuji lebih jauh.