Satu selat, lebar 33 mil, 60 kilometer. Begitu Prabowo Subianto menggambarkan Selat Hormuz saat memberi taklimat dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih, seluruh eselon I kementerian/lembaga, dan para Dirut BUMN di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).
Pesannya tajam. Selat yang dikunci satu negara itu terbukti mampu menentukan harga minyak dunia dan nasib jutaan orang. Tapi Prabowo tidak berhenti di situ.
"Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energi Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut-laut Indonesia?" ujar Prabowo di hadapan jajaran pemerintahannya. Ia menyebut Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar sebagai urat nadi suplai energi ke Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Tiongkok, hingga Filipina.
Bukan sekadar retorika. Angka itu, kalau dipikir ulang, memang jarang disorot dalam diskusi geopolitik domestik. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita abai terhadap fakta ini?
Pernyataan itu dibingkai lewat bacaan sejarah soal politik pecah belah. Praktik divide et impera, kata Prabowo, bukan fenomena baru. Sudah ribuan tahun kekuatan besar memakainya untuk melemahkan bangsa lain dari dalam. Perang antar kerajaan di Tiongkok, konflik ratusan tahun di Eropa, ketegangan Timur Tengah yang tak kunjung padam, semuanya disebut sebagai pelajaran yang wajib dipahami.
Rapat kerja itu juga menyentuh dua kebijakan konkret: penurunan ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk pertambangan. Dua keputusan yang lahir saat harga avtur dunia sedang merangkak naik. Agaknya kondisi itu memaksa pemerintah bergerak lebih cepat dari biasanya.
Soal kinerja, Prabowo cukup percaya diri. "Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita. Kita dapat navigasi melalui hal-hal berbahaya," ungkapnya. Capaian pemerintah selama satu setengah tahun terakhir, menurut dia, bisa diukur secara matematis maupun terlihat langsung di lapangan. Angka dan bukti fisik, setidaknya itu klaim yang disampaikan.
Poin lain yang ia singgung soal kelompok yang tidak mau diajak bekerja sama langsung memantik reaksi dari oposisi. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira terang-terangan mengaku bingung. Prabowo, kata Andreas, terpilih dengan lebih dari 50 persen suara, didukung hampir seluruh partai politik di kabinet, birokrasinya terkonsolidasi sampai ke jajaran komisaris BUMN.
"Kalau ada yang mengkritik tentu hal yang sangat lumrah di negara demokrasi. Mengapa Pak Prabowo khawatir kalau ada yang mengkritik?" kata Andreas.
Sindiran yang cukup telak. Dan bisa jadi, justru lebih menarik untuk dijawab ketimbang soal siapa yang mau atau tidak mau bekerja sama.