Hanya tiga bulan. Itu waktu yang dibutuhkan Daud Joseph untuk menyimpulkan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) punya masalah yang jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan.
Pengunduran diri Joseph dikonfirmasi Kamis, 2 Juli 2026, menjadikannya direktur utama dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah perusahaan pelat merah yang berdiri sejak 1746 itu. Ia masuk lewat RUPS 11 Maret 2026, diberi mandat untuk membenahi internal, dan tiga bulan kemudian memilih keluar. Bukan karena gagal. Agaknya justru karena berhasil menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengungkap bahwa Joseph memang sejak awal diberi tugas melakukan uji menyeluruh terhadap kondisi Pos Indonesia, mencakup keuangan, operasional, tata kelola, hingga struktur organisasi. Hasilnya bukan sekadar daftar masalah biasa. "Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental," ujar Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam pernyataan resminya.
Danantara menyebut temuan Joseph mengindikasikan adanya penyimpangan yang sudah berakumulasi bertahun-tahun, termasuk dugaan rekayasa keuangan. Lembaga pengelola investasi negara itu kini menindaklanjutinya melalui mekanisme audit dan investigasi resmi. Tidak ada ruang kompromi, kata Rohan, seluruh temuan akan diproses secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Sinyal krisis di Pos Indonesia sebetulnya sudah berkedip jauh sebelum audit ini bergulir. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada 22 Juni lalu, Joseph terang-terangan menyebut pendapatan usaha Pos Indonesia amblas 20 persen sepanjang 2025. Perusahaan hanya membukukan Rp3,97 triliun dari target Rp6,2 triliun, atau sekitar 63 persen dari yang seharusnya. Salah satu biang keroknya: menyusutnya porsi proyek distribusi pemerintah yang selama ini jadi penopang utama pendapatan logistik perseroan.
Rp3,97 triliun dari target Rp6,2 triliun. Angka yang tidak main-main.
Joseph bukan birokrat karier. Lulusan Teknik Metalurgi Universitas Indonesia angkatan 2001 ini menapaki kariernya di korporasi swasta, dari Astra International hingga Sinarmas Agribusiness, sebelum masuk lingkaran BUMN lewat Transjakarta pada 2016. Keahliannya di bidang operasional dan transportasi yang membuatnya dipercaya memimpin pembenahan. Tapi persoalan Pos Indonesia, kata Joseph sendiri, sudah kelewat kompleks, butuh sosok dengan keahlian yang lebih spesifik dari yang ia miliki.
Temuan ini kini memicu dorongan lebih luas dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto meminta Danantara tidak berhenti di Pos Indonesia saja. "BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel," tegas Firnando. Evaluasi semacam ini, kata dia, perlu diperluas ke seluruh BUMN, sejalan dengan agenda transformasi dan streamlining badan usaha negara.
Pos Indonesia bukan sembarang BUMN. Berakar dari kantor pos pertama yang didirikan Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff di Batavia pada 26 Agustus 1746, institusi ini nyaris tiga abad usianya. Ironis, kalau bisa dibilang begitu, bahwa perusahaan setua itu harus tersandung dugaan rekayasa keuangan di era serba digital.
Pertanyaannya sekarang sederhana tapi tidak mudah dijawab: seberapa dalam lubang yang sebenarnya, dan siapa yang cukup nekat untuk turun ke dalamnya?