Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengantongi pagu anggaran Rp 1,51 triliun untuk 2027, naik 10,52 persen dari tahun sebelumnya. Besar? Iya. Tapi distribusinya langsung memantik pertanyaan keras dari parlemen.
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan membedah struktur anggaran itu di Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM, Senin (31/8/2026). Yang ia temukan agaknya cukup mengusik: Politeknik Pariwisata (Poltekpar) menyedot 37,45 persen dari total pagu, sedangkan tiga kedeputian yang programnya bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM dan pariwisata di akar rumput hanya kebagian 6,4 persen gabungan.
"Wujud dari Poltekpar ini tidak pernah kelihatan, wajahnya saya tidak pernah lihat di ruang rapat ini. Kalau menyerap anggaran hingga 37 persen, wajahnya harus ada di sini agar bisa ditanya dan didalami oleh DPR," tegas Putra.
Ketimpangan itu bukan sekadar soal nominal. Putra, yang mewakili Dapil DKI Jakarta I, menekankan perbedaan mendasar antara output dan outcome. Institusi pendidikan bisa saja mencetak ribuan lulusan tiap tahun, tapi kalau dampak langsungnya ke pelaku pariwisata dan UMKM di lapangan tidak terasa, anggaran itu hanya berputar di menara gading. Pertanyaannya: siapa yang benar-benar diuntungkan?
"Saya bukan anti pendidikan. Tapi alokasi 30 persen lebih ini untuk pendidikan yang mana? Apa dampaknya langsung ke UMKM dan pelaku pariwisata di bawah? Anggaran sebesar itu harus punya outcome nyata bagi rakyat, bukan sekadar output saja," ungkap legislator tersebut.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hadir dengan deretan target yang tidak main-main. Kunjungan wisatawan mancanegara dibidik 17,6 juta hingga 19,1 juta di 2027. Perjalanan wisatawan nusantara ditargetkan menembus 1,28 miliar. Investasi pariwisata dipatok Rp 71 triliun, sementara devisa sektor ini diproyeksikan masuk antara US$ 25,5 miliar hingga US$ 28,6 miliar.
Sebagai pembanding, sepanjang semester I 2026 baru tercatat 7,45 juta kunjungan wisman dengan devisa US$ 8,43 miliar, serta investasi pariwisata Rp 39,68 triliun. Angka semester pertama yang solid. Tapi target tahunan 2027 menuntut akselerasi yang tidak ringan.
Beberapa pos anggaran memang naik. Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur meningkat dari Rp 39,43 miliar menjadi Rp 48,54 miliar; Deputi Bidang Industri dan Investasi dari Rp 21,69 miliar ke Rp 26,33 miliar. Target bantuan amenitas dan aksesibilitas destinasi pun dinaikkan dari 92 unit menjadi 150 unit. Kemenpar juga mendorong digitalisasi lewat SISPARNAS dan JADESTA, dengan target lebih dari 6.300 data desa wisata tersedia di platform.
"Pembahasan anggaran bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, tetapi mengenai bagaimana setiap rupiah uang negara diterjemahkan menjadi program kerja yang tepat sasaran," ujar Widiyanti.
Komitmen yang terdengar tepat. Tapi kalau hampir dua dari lima rupiah anggaran kementerian mengalir ke satu institusi pendidikan yang bahkan tidak hadir memberi penjelasan di depan DPR, wajar kalau pelaku UMKM pariwisata di daerah mulai bertanya-tanya: anggaran sebesar ini, sampai ke mana saja?