Saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) sudah tidak bisa diperdagangkan nyaris satu tahun, dan kondisi keuangan perusahaan yang sebagian sahamnya digenggam afiliasi Kaesang Pangarep ini ternyata jauh lebih parah dari yang terlihat di permukaan.
BEI resmi menyuspensi PMMP sejak 30 Juli 2025, dipicu keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan Interim kuartal I-2025 sekaligus kegagalan membayar denda. Memasuki pertengahan 2026, suspensi itu belum juga dicabut. PMMP memang akhirnya menyetor laporan keuangan per 31 Maret 2025 pada Februari 2026 dan melakukan perbaikan pada Mei 2026, tapi langsung tersandung lagi: laporan keuangan interim per 31 Maret 2026 belum disampaikan, sehingga BEI kembali menjatuhkan Peringatan Tertulis II.
Soal denda yang belum terbayar, Direktur Utama PMMP Martinus Soesilo sudah berterus terang. "Perseroan belum bisa memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana ketentuan II.6.2 dan II.6.3, dikarenakan masih mengalami kesulitan keuangan. Perseroan berencana mengajukan pembayaran denda dengan mencicil," ujar Martinus dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (30/6/2026).
Kesulitan bayar denda itu bukan soal administrasi. Kasnya benar-benar kering.
Keterbukaan informasi BEI memperlihatkan tumpukan utang PMMP yang menggunung di sejumlah institusi perbankan. Utang terbesar bercokol di PT Bank Permata Tbk dengan outstanding US$53,12 juta atau sekitar Rp953 miliar, belum termasuk fasilitas tambahan Rp5,49 miliar. Di PT Bank Central Asia Tbk, tagihan tercatat US$40,29 juta atau setara Rp723 miliar. Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) menanggung piutang US$30,71 juta atau sekitar Rp551 miliar. PT Bank SMBC Indonesia Tbk menyusul dengan US$22,80 juta atau setara Rp409 miliar, sedangkan PT Bank Maspion Indonesia Tbk dan PT Bank Resona Perdania masing-masing menanggung US$7,21 juta dan US$5,99 juta. Total utang itu sudah melampaui Rp2 triliun. Dan itu belum termasuk bunga, setidaknya begitu yang ditegaskan manajemen.
PMMP saat ini mengajukan restrukturisasi kepada para kreditur perbankan, berharap bisa meringankan beban bunga yang mencekik. Perusahaan juga membuka peluang masuknya investor baru atau skema pengambilalihan untuk memperbaiki struktur permodalan.
Akar masalahnya ada di sisi bisnis. Pasar ekspor udang PMMP ke Amerika Serikat rontok setelah produk perseroan dihajar tarif anti-dumping ditambah tarif resiprokal 19 persen. Permintaan amblas, arus kas tersumbat. Untuk menjalankan operasional, PMMP butuh modal kerja sekitar US$15 juta atau Rp269 miliar, dan itu pun tidak tersedia. Akibatnya, dari beberapa pabrik yang sebelumnya beroperasi, kini hanya satu unit plant di Situbondo yang masih menyala. Kebutuhan ekspor dipenuhi dengan membeli produk jadi dari perusahaan lain, pembayarannya dilakukan belakangan setelah hasil ekspor masuk ke kas perseroan.
Efisiensi paksa merambat ke tenaga kerja. Sejak 2024 hingga kini, PMMP telah mem-PHK 37 staf dan 79 pekerja harian. Bukan angka yang kecil. Ditambah 82 staf lainnya yang memilih hengkang, kapasitas manusia di perusahaan ini sudah tinggal sepercik dari kondisi normalnya.
Di struktur kepemilikan, PT Harapan Bangsa Kita, perusahaan milik Kaesang Pangarep, tercatat menggenggam 188.240.000 lembar saham PMMP atau sekitar 7,27% dari total saham. Bukan pemegang saham mayoritas, tapi cukup untuk membuat nama Ketua Umum PSI itu ikut terseret dalam narasi kejatuhan emiten ini.
Pertanyaannya sekarang: bisakah restrukturisasi utang dan rencana investor baru datang cukup cepat, sebelum BEI mempertimbangkan langkah lebih jauh terhadap saham yang sudah lama absen dari papan perdagangan ini?