Dua agenda bergulir hampir bersamaan, sama-sama menyasar ekosistem usaha kecil yang selama ini kerap dipotret hanya dari permukaannya.
Di tepi Danau Toba, Kamis (11/6/2026), Gubernur Sumatera Utara Mohammad Bobby Afif Nasution membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) Ke-12 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun. Pesan sentralnya sederhana, tapi kerap diabaikan: UMKM tidak bisa terus dibina secara seremonial tanpa data yang solid. Bobby mendorong seluruh bupati dan wali kota se-Sumut agar mulai menerapkan feasibility study untuk setiap UMKM binaan daerah, bukan program pembinaan generik yang susah diukur hasilnya.
Alasannya pragmatis. Investor butuh angka, bukan cerita. "Jika bapak ibu ingin menawarkan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tinggal membawa data UMKM yang sudah memiliki studi kelayakan. UMKM tidak hanya dibina secara umum, tetapi harus dianalisis kelayakannya secara terstruktur agar bisa naik kelas dan memiliki daya saing," tegas Bobby di hadapan para kepala daerah.
Pemprov Sumut mengaku sudah menyiapkan beberapa lini dukungan: percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, kemudahan perizinan, fasilitasi sertifikasi halal. Semua langkah itu, kalau basis datanya masih bolong-bolong, akan berjalan di tempat. Di sinilah PIISU 2026, yang mengusung tema "Inovasi dan Kolaborasi Menuju UMKM Sumut Berkah", diharapkan jadi lebih dari sekadar pameran tahunan.
Pembukaan acara dirangkai dengan penandatanganan kerja sama kemitraan, dan agaknya ini lebih konkret dari sekadar MoU seremonial. Hotel Niagara Parapat menggandeng Cleopatra Entertainment untuk seni pertunjukan. Atsari Hotel bersepakat dengan Bunga Low dan Makmur Jaya soal penyediaan kudapan. PT Aqua PAM bermitra dengan Koperasi Nelayan Jaya untuk pemanfaatan limbah dan olahan ikan tilapia. Kecil, memang, tapi ini contoh nyata kemitraan korporasi-UMKM yang selama ini lebih sering dibicarakan daripada benar-benar diteken.
Jauh dari Parapat, BPS Kabupaten Manokwari tengah bersiap dengan pekerjaan yang tidak kalah ambisius. Kepala BPS Manokwari Audhy Valentino menargetkan pendataan sekitar 63.000 unit gabungan usaha dan keluarga dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026, angka yang bersumber dari pre-list dan sejumlah instansi. Cakupannya jauh lebih lebar dibanding sensus satu dekade lalu. Konten kreator masuk. Toko daring masuk. Penjual pulsa masuk. "Selama memenuhi konsep usaha dalam statistik, kegiatan tersebut tetap menjadi bagian dari Sensus Ekonomi," kata Audhy di kantornya, Jumat (17/7/2026).
Ada satu hal yang cukup mengejutkan dari pendekatan SE 2026, menyangkut sektor pertanian. Tanaman pangan seperti padi, jagung, dan keladi dikategorikan sebagai usaha bahkan jika hasilnya tidak pernah dijual, murni dikonsumsi sendiri. Beda aturan berlaku untuk sayuran, perkebunan, dan peternakan, yang baru dihitung sebagai usaha kalau produknya pernah dipasarkan. Beda konsep, beda angka. Dan beda angka bisa mengubah wajah statistik ekonomi suatu daerah secara drastis, entah kebetulan atau tidak.
Audhy juga meluruskan kekhawatiran yang beredar. "Seluruh data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk perpajakan," tegasnya. Klarifikasi ini penting. Keengganan warga membuka data usaha kerap berakar dari ketakutan bahwa informasi tersebut akan sampai ke tangan aparat pajak.
PIISU di Parapat dan Sensus Ekonomi di Manokwari bicara tentang masalah yang sama. Indonesia butuh gambaran UMKM yang jujur dan terukur. Selama datanya masih kabur, program apapun yang dibangun di atasnya akan terus berjalan seperti tembak dalam gelap.