Sepanjang kuartal I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%. Secara teknis, angka itu masih di atas rata-rata negara berkembang di kawasan. Tapi IMF tidak memakai angka itu sebagai patokan sisa tahun ini.
Lembaga Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh 5% di 2026, naik tipis ke 5,1% pada 2027. Bank Dunia dan OECD bersuara senada. Ketiganya kompak: Indonesia aman, tapi jangan terlalu tinggi pasang ekspektasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru membaca konsensus itu sebagai konfirmasi bahwa ekonomi domestik dalam kondisi "relatif solid". Target pemerintah sendiri lebih ambisius, 5,4% di akhir tahun, dan Airlangga belum mau menurunkannya.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegas membantah narasi bahwa Indonesia sedang berjalan menuju krisis. Defisit APBN tahun lalu tercatat 2,81% dari PDB, dan tahun ini diproyeksikan tetap di bawah ambang batas 3%. Rasio utang pemerintah masih sekitar 40% terhadap PDB, angka yang masuk kategori pruden dibanding banyak negara lain. Cukup untuk bikin pasar tenang, setidaknya untuk saat ini.
Purbaya juga menyentil soal pelemahan rupiah yang belakangan jadi bahan diskusi. Tekanan pada nilai tukar, kata dia, lebih banyak dipicu sentimen pasar ketimbang perubahan fundamental ekonomi. Klaim yang masih perlu dibuktikan seiring bergulirnya semester kedua, terutama bila defisit neraca perdagangan terus berlanjut.
Dan defisit itu nyata. BPS mencatat neraca perdagangan Mei 2026 amblas ke minus US$1,61 miliar. Ini defisit pertama setelah enam tahun surplus beruntun. Bukan statistik biasa. Neraca migas menorehkan angka US$3,76 miliar di zona merah, sebagian diimbangi surplus nonmigas US$2,15 miliar. Trennya tidak bisa diabaikan.
Purbaya berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya lahir dari akumulasi aktivitas riil masyarakat, bukan dari angka di atas kertas. Karena itu kebijakan diarahkan untuk memperkuat sektor riil, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang diklaim terus dievaluasi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Reformasi internal Kementerian Keuangan, khususnya di perpajakan dan kepabeanan, juga sedang diperkuat.
Apakah 5,4% itu realistis, atau sekadar angka politik yang dipertahankan demi menjaga kepercayaan pasar? Pertanyaan yang agaknya belum ada jawaban definitifnya. Dengan proyeksi pertumbuhan global dipatok hanya 3% untuk tahun ini, ruang gerak Indonesia terbatas. Defisit neraca dagang yang muncul kembali setelah enam tahun absen bukan sekadar catatan BPS, itu sinyal yang tidak boleh dibaca enteng.