Mulai 2027, pemerintah ingin pensiunan ASN dan penerima bantuan sosial tidak lagi berurusan dengan birokrasi pencairan yang berbelit. Uang langsung masuk rekening, dari kas umum negara, tanpa perantara yang tidak perlu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut skema ini bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara. Konsepnya sederhana: government-to-person payment, atau G2P. Perluasan dari mekanisme yang sebenarnya sudah berjalan untuk pegawai pemerintah pusat, anggota TNI dan Polri, serta penerima tunjangan profesi guru. "Idealnya menurut saya, dan kita akan desain untuk masuk di 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Satu hambatan yang diakui sendiri Menkeu: data. Pemerintah masih butuh basis data penerima yang aktual dan akurat sebelum skema ini bisa bergulir mulus. Tanpa itu, transfer langsung hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Bersamaan dengan rencana G2P itu, muncul wacana yang agaknya belum banyak dibahas terbuka: penyaluran pembayaran pensiun ASN melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. PT Taspen (Persero), sebagai operator pembayaran pensiun selama ini, diminta merespons.
Jawabannya diplomatis, tapi berisi. Corporate Secretary Taspen Henra Hidayat Sastrawijaja bilang perusahaan siap mengikuti kebijakan pemerintah, asalkan persyaratan regulasi dipenuhi. Bukan sekadar formalitas. Mitra penyalur yang bermitra dengan Taspen, mayoritas dari sektor perbankan, harus memenuhi ketentuan jumlah kantor cabang, sertifikasi keamanan, hingga kemampuan integrasi sistem secara host-to-host. "Selama itu semua bisa terpenuhi, ya silakan saja," ujar Henra.
Tapi Taspen terang-terangan mengaku belum tahu skema teknisnya. Pembahasan masih pada tahap wacana, belum ada keputusan soal mekanisme penyaluran dana maupun sistem transaksi yang akan dipakai. Henra bahkan tertawa saat menggambarkan situasi itu: "Karena kami belum tahu gambarannya, yang jelas ada hu ha hu ha gitu, kan?"
Kesiapan infrastruktur digital Kopdes jadi tanda tanya. Integrasi host-to-host antara Taspen dan mitra penyalur selama ini relatif lancar karena bank sudah punya sistem yang memadai. Apakah koperasi desa bisa membangun kapabilitas serupa dalam tenggat yang realistis? Itu yang, kalau data lapangan bisa dipercaya, belum ada jawabannya.
"Ya, selama agile si kopdesnya, bisa host-to-host langsung, cepat, dan lain-lain, ya kan gimana gitu? Ya, kan kami enggak bisa nolak," tukas Henra.
Dua wacana ini bisa saling melengkapi atau justru berbenturan dalam desain teknis. Bagi investor yang memantau sektor keuangan dan infrastruktur pembayaran digital, pergerakan kebijakan ini layak dicermati. Siapa yang akhirnya duduk sebagai penyalur dana triliunan rupiah itu bukan urusan kecil.