Presiden Prabowo Subianto agaknya tidak mau urusan kawasan industri nasional ditangani setengah-setengah. Kementerian Perindustrian kini menyiapkan pembentukan badan koordinasi baru bernama Dewan Kawasan Industri Nasional, atau DKIN, dengan posisi ketua disematkan langsung kepada kepala negara.
Rencana ini disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Tri Supondy, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026). Strukturnya cukup gemuk di lapisan atas: Prabowo sebagai Ketua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengisi kursi Ketua Harian. Keanggotaan dewan akan menarik pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, ditambah perwakilan pemangku kepentingan industri.
"DKIN ini dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Harian, dengan anggota yang berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan atau perwakilan pemangku kepentingan," kata Tri.
Secara operasional, DKIN akan ditopang sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural Kemenperin. Tujuannya agar tidak ada jarak antara fungsi kementerian dengan peran dewan baru ini. "Operasional DKIN ini akan didukung oleh satu sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian untuk memastikan sinkronnya tugas Kementerian Perindustrian dengan peran DKIN," jelas Tri.
Mandatnya juga tidak kecil. DKIN ditugaskan merumuskan kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri, menyelesaikan persoalan lintas sektor yang selama ini kerap jadi batu sandungan, menyusun strategi pengembangan, hingga mengawasi implementasi kebijakan di lapangan. Di atas kertas, ini terdengar seperti solusi atas masalah klasik koordinasi antarlembaga yang bertahun-tahun menghambat ekspansi kawasan industri di luar Jawa. Pertanyaannya, apakah badan baru ini cukup untuk menggerakkan mesin yang selama ini seret?
Belum tentu mulus. Komisi VII DPR menyatakan usulan pembentukan DKIN masih perlu dipertimbangkan ulang, sinyal bahwa konsensus politik belum bulat. Wajar, kalau bisa jadi, memang bukan hal mudah membangun kesepakatan ketika sebuah badan baru menyentuh kewenangan banyak kementerian sekaligus.
Tri sendiri belum menyebut target waktu pembentukan DKIN. Masih wacana. Bagi investor kawasan industri yang sudah lama menunggu kepastian kebijakan, jawabannya agaknya belum datang hari ini.