Hari Lahir Pancasila dijadikan PDIP sebagai panggung kritik terbuka. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam upacara peringatan yang digelar di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), melontarkan serangan yang cukup telak ke arah pemerintahan Prabowo, mulai dari kondisi fiskal yang ia gambarkan sebagai gali lubang tutup lubang, hingga kekhawatiran terhadap menguatnya militerisme di ruang publik.
Soal ekonomi, Hasto tidak berbasa-basi. Defisit transaksi berjalan di kuartal pertama 2026 dan keseimbangan primer APBN yang negatif ia sebut sebagai sinyal bahaya yang sudah melampaui batas wajar. "Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," tegasnya, kalimat yang agaknya sengaja dipilih karena efeknya langsung menusuk.
Pelemahan rupiah pun ia baca bukan sebagai gangguan pasar biasa. Bagi Hasto, itu cerminan dari dua hal sekaligus: persoalan kepercayaan dan struktur ekonomi yang rapuh. Yang membuat PDIP geram, usulan rekonsolidasi fiskal bertema fiscal resilience yang mereka usung dinilai tidak benar-benar diadopsi. Pemerintah, kata dia, masih asyik dengan belanja populis demi kalkulasi elektoral, bukan ketahanan anggaran jangka panjang.
"Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan. Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema fiscal resilience atau ketahanan fiskal, ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," ucap Hasto.
Dampaknya sudah terasa sampai ke warung-warung. Harga pangan naik, lapangan kerja makin sempit, gelombang PHK terus bergulir. Bukan angka statistik semata, ini yang dirasakan setiap hari oleh rakyat yang disebut partai ini sebagai kaum Marhaen.
Tapi kritik PDIP di momen Pancasila kali ini tidak berhenti di angka fiskal. Ada kekhawatiran yang lebih dalam. Hasto menyatakan partainya menolak segala bentuk pembungkaman terhadap masyarakat kritis, dan ia secara tegas menyinggung apa yang ia lihat sebagai menguatnya militerisme. "Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi. Betul?" ujarnya, disambut seruan "Betul!" dari peserta upacara.
Sikap kritis, menurutnya, bukan ancaman. Justru sebaliknya: bukti kecintaan warga negara pada bangsanya. Kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas dari rasa takut, bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Soal ini, Hasto mengakui PDIP pun pernah belajar sendiri, bahwa kritik itu vital, bahkan saat partainya yang memegang kemudi kekuasaan.
Rapi betul framingnya. Hasto mengutip Presiden Prabowo yang, kata dia, sudah mengakui sendiri pentingnya mekanisme check and balance dalam demokrasi. Itulah peran yang kini dijalankan PDIP sebagai partai penyeimbang. Bukan pembangkangan. Bahkan, setidaknya itu klaim Hasto, sesuatu yang sang presiden apresiasi.
Kepada para kader, ia menutup dengan instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri: jangan terjebak zona nyaman, jauhi korupsi. Pancasila tidak boleh berhenti jadi slogan. Setiap kebijakan negara harus punya parameter manfaat yang jelas bagi rakyat, ditopang penguasaan iptek, riset, dan pendidikan yang berkualitas.
Pertanyaannya sekarang: apakah serangan verbal dari panggung peringatan Pancasila ini akan mengubah sesuatu, atau hanya akan menguap begitu saja?