Juni tinggal dua bulan lagi. Kuala Lumpur sudah was-was.
Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyebut Juni dan Juli sebagai periode "sangat kritis" untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan bakar nasional. Tekanan datang dari dua arah sekaligus: konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang mengacak-acak lalu lintas kapal di Selat Hormuz, plus lonjakan biaya logistik yang mulai menggerus daya tahan fiskal negara.
Pasokan April dan Mei diklaim masih aman. Tantangan sesungguhnya, kata Akmal, adalah memastikan rantai suplai tetap berjalan melewati pertengahan tahun. Diversifikasi sumber bahan bakar dan penguatan hubungan dengan mitra dagang utama disebut sebagai dua kartu yang sedang dimainkan Putrajaya.
Bukan soal minyak saja. Akmal juga mengingatkan bahwa sama pentingnya adalah memastikan industri tetap mendapat pasokan bahan baku turunan minyak dan gas, termasuk material untuk sektor farmasi dan alat kesehatan. Lingkaran dampaknya, agaknya, jauh lebih lebar dari yang dipahami publik awam.
Kekhawatiran yang kian menguat itu ternyata tidak membuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim kehilangan nada optimisnya. Kamis (9/4) di Putrajaya, ia justru mengajak masyarakat bersyukur karena situasi Malaysia belum seburuk negara-negara tetangga. "Kita bersyukur, kita masih hidup, kita masih sehat, ekonomi kita tidak seburuk negara-negara tetangga. Kita belum mengantre di SPBU, 400 SPBU belum tutup, kita belum harus berjalan kaki ke kantor untuk bekerja, kita bersyukur," ujarnya.
Pesan itu bisa dibaca dua arah. Ada yang mengritiknya karena dianggap terlalu santai menghadapi krisis. Ada pula yang berpikir sebaliknya, bahwa tidak ada masalah berarti karena antrean SPBU belum terjadi. Keduanya, menurut Anwar, keliru. Masalah nyata sudah ada: harga pupuk melonjak, harga diesel ikut terkerek, dan beban di level akar rumput sudah terasa.
Sebelumnya, pada Program Madani Rakyat Perak 2026 di Ipoh, Sabtu (4/4), Anwar memaparkan langkah-langkah yang sudah diambil. Pemerintah menggelar serangkaian pertemuan dengan petinggi Petronas dan para ekonom untuk membedah dampak krisis serta merumuskan mitigasi. Komunikasi langsung juga dijalin dengan pemimpin Iran dan Turki, bagian dari diplomasi energi yang diam-diam cukup sibuk dijalankan Kuala Lumpur.
Simbolis, memang. Tapi penting.
Malaysia turut mengambil sikap tegas di panggung politik: mosi parlemen diajukan untuk menyatakan penolakan terhadap serangan militer ke Iran. Dari sisi efektivitas, langkah ini lebih banyak bicara soal posisi daripada solusi, tapi Putrajaya jelas ingin memperlihatkan bahwa Malaysia bukan sekadar penonton.
Satu gebrakan kebijakan domestik yang menarik perhatian adalah penerapan skema kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026. Bukan soal produktivitas. Tujuannya eksplisit: memangkas konsumsi BBM di tengah kerentanan pasokan yang semakin nyata. Kalau kebijakan ini terdengar sedikit nekat, itu karena situasinya memang tidak biasa.
Dalam kerangka diplomasi regional, Anwar juga menyempatkan kunjungan ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Perjalanan singkat namun padat: terbang beberapa jam, 35 menit ke Istana Kepresidenan, diskusi dua jam penuh, lalu kembali ke Kuala Lumpur hari itu juga. Agenda utamanya adalah menyamakan pandangan soal krisis Timur Tengah dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.
Pertanyaannya, apakah diversifikasi pasokan yang sedang disiapkan Putrajaya cukup matang sebelum Juni tiba? Dua bulan bukan waktu yang panjang untuk menambal potensi defisit energi skala negara. Dan kalau kalkulasi meleset, antrean panjang di SPBU yang kini jadi bahan perbandingan Anwar bisa berbalik jadi ramalan yang menghantui.