Angka 82% itu mencolok sekaligus menggelisahkan, tergantung dari sudut mana kita membacanya.
Laporan Knight Frank, konsultan properti asal Inggris, menempatkan Indonesia di posisi teratas proyeksi pertumbuhan populasi orang super kaya secara global. Mereka yang memiliki kekayaan bersih sekitar Rp500 miliar ke atas tercatat berjumlah 3.833 orang pada 2026, dan diperkirakan melonjak menjadi 6.966 orang pada 2031. Tidak ada negara lain yang menandingi laju itu dalam proyeksi yang sama.
Tapi justru di titik ini ceritanya mulai tidak nyaman. Lonjakan itu terjadi bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan PDB dan penyusutan kelas menengah yang berlangsung pelan-pelan, sekitar 1,1 juta orang per tahun. Dua tren yang bergerak ke arah berlawanan, dalam satu negara, dalam satu periode.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengingatkan agar angka Knight Frank tidak dibaca mentah-mentah. Pertumbuhan populasi orang super kaya berbasis akumulasi nilai aset, bukan output ekonomi, dan keduanya memang bisa bergerak ke arah yang berbeda sekaligus. Ketika harga komoditas melonjak, pasar modal menguat, atau harga properti mengalami repricing, nilai aset bisa terapresiasi jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan PDB 5% yang kita kenal. "Persoalannya, sektor-sektor tersebut cenderung padat modal sehingga manfaat pertumbuhannya lebih banyak dinikmati pemilik aset dibandingkan pekerja. Itu menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi tetap positif, tetapi daya beli kelas menengah justru melemah," kata Yusuf.
Sebagian besar akumulasi kekayaan di Indonesia saat ini ditopang sektor komoditas, hilirisasi, jasa keuangan, properti, dan bisnis keluarga generasi kedua atau ketiga yang sudah punya basis aset besar. Sektor-sektor ini, kalau data ini bisa dipercaya, memang tidak dirancang untuk mendistribusikan kekayaan secara merata ke bawah.
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut sekitar 58% dari kelompok super kaya Indonesia berkecimpung di bisnis ekstraktif, mulai dari tambang batu bara, nikel, hingga kelapa sawit. Mereka diuntungkan bukan karena inovasi, tapi karena bonanza harga komoditas global yang sebagian besar dipicu krisis energi dan konflik geopolitik. "Jadi, mereka bisa jadi naik jadi orang [super] kaya karena bonanza komoditas, bukan karena inovasi sebenarnya," kata Bhima. Windfall, bukan kerja keras.
Pertanyaannya: siapa yang tidak kebagian? Upah riil dalam beberapa tahun terakhir relatif stagnan, bahkan di beberapa segmen tergerus. Konsumsi rumah tangga kelas menengah tumbuh lebih lambat dibanding kelompok berpendapatan tinggi. Rasio Gini yang sering dijadikan tolok ukur ketimpangan pun dianggap tidak memotret realita sesungguhnya karena dihitung dari data pengeluaran, bukan kekayaan. Lonjakan nilai saham, tanah, dan aset finansial hampir tidak terlihat dalam indikator itu. "Akibatnya, lonjakan kekayaan kelompok paling atas hampir tidak terlihat dalam indikator ketimpangan yang selama ini digunakan," terang Yusuf.
Bhima mengusulkan dua instrumen fiskal yang selama ini belum disentuh serius: pajak kekayaan minimal 2% bagi individu super kaya, dan windfall profit tax atas anomali harga komoditas. "Itu kan karena krisis, karena perang. Harga energinya naik, komoditasnya naik, mereka dapat windfall," terang Bhima. Selain itu, dia mendorong penertiban izin tambang dan sawit, plus redistribusi insentif fiskal yang lebih berpihak ke industri padat karya ketimbang padat modal.
Yusuf menambahkan dimensi lain yang, agaknya, lebih krusial dari sekadar soal tarif pajak: Indonesia perlu membangun neraca kekayaan rumah tangga yang mengintegrasikan data perpajakan, pertanahan, dan kepemilikan manfaat perusahaan. Tanpa peta distribusi aset yang akurat, kebijakan apapun akan sulit tepat sasaran. Di sisi persaingan usaha, dia menekankan agar akumulasi kekayaan lebih banyak lahir dari inovasi dan efisiensi, bukan dari rente, konsesi, atau kedekatan dengan kekuasaan.
Kalau kue ekonomi tumbuh tapi makin banyak dimakan segelintir orang, sampai kapan kelas menengah kita masih bisa bersabar? Itu bukan pertanyaan retoris.