Dua narasi ekonomi sedang berjalan beriringan hari ini, dan keduanya tidak saling bicara satu sama lain.
Narasi pertama: Indonesia tengah mendaki. Cadangan devisa memadai, sistem perbankan lebih tangguh dari era 1998, kelas menengah terus membesar. Negara memilih jalur sendiri, tidak lagi mengekor resep IMF atau tunduk pada tekanan pasar bebas seperti di masa krisis silam. Bukan tanda kehancuran, kata para pendukungnya, tapi bukti kebangkitan ekonomi berdaulat.
Narasi kedua: gaji habis sebelum tanggal 20. Kontrakan naik, cicilan tetap jalan, harga bahan pokok tidak pernah turun setelah naik. Anak muda yang masuk kerja dengan ijazah bagus mendapati bahwa kerja keras tidak lagi menjamin mobilitas sosial. Yang mereka perjuangkan bukan lagi naik kelas, tapi sekadar tidak tumbang.
Keduanya benar. Dan justru di situlah masalahnya.
Pernyataan Presiden belakangan ini bahwa rakyat tidak perlu bermimpi kaya raya, cukup hidup layak, bisa makan, beli susu, dan punya rumah sederhana, memantik perdebatan yang lebih dalam dari sekadar soal pilihan diksi. Kalimat itu mungkin dimaksudkan sebagai bentuk empati terhadap kondisi nyata masyarakat. Tapi dibaca dalam konteks perlambatan ekonomi, pelemahan rupiah, dan kemerosotan IHSG yang terjadi bersamaan, kalimat itu terasa lebih dekat ke penurunan standar harapan ketimbang penenang hati.
Maslow sudah lama menjelaskan bahwa manusia tidak berhenti di perut kenyang. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia ingin dihargai, ingin berkembang, ingin meraih sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan. Kalau kebijakan negara berhenti di level "rakyat tidak kelaparan", kita sedang membangun bangsa di lantai paling bawah. Titik.
Kritik terhadap kondisi ini bukan berarti kita harus kembali ke pendekatan neoliberal era IMF, di mana BUMN dijual demi mendapat cap "reformis" dari pasar global, proyek industri strategis dihentikan agar investor senang, dan privatisasi dianggap otomatis lebih efisien dari pengelolaan negara. Pendekatan itu punya korbannya sendiri, dan sejarahnya tidak bisa diputihkan begitu saja.
Tapi sebaliknya, menempatkan negara sebagai pelindung aktif juga bukan tanpa risiko kalau eksekusinya tidak terukur. Penugasan ke BUMN yang terus membengkak, proyek infrastruktur besar yang kelayakan ekonominya masih diperdebatkan, defisit fiskal yang ditutup lewat skema yang tidak selalu transparan, semuanya adalah variabel yang legitimasinya bergantung pada seberapa nyata hasilnya dirasakan rakyat bawah. Agaknya itulah ujian yang paling jujur.
Angka makroekonomi memang lebih meyakinkan dibanding 1998. Cadangan devisa kuat, nilai tukar tidak lagi kaku seperti di era peg yang runtuh itu, sektor perbankan sudah jauh lebih sehat. Tidak ada yang menyangkal itu. Pertanyaannya, berapa lama fondasi yang kuat itu relevan bagi buruh harian yang masih kena hajar kenaikan harga beras? Mengapa rumah pertama semakin jauh dari jangkauan pasangan muda? Mengapa suku bunga tinggi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah justru mencekik akses kredit masyarakat kelas bawah?
Inilah yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai survival economy. Penghasilan stagnan, biaya hidup merangkak, cicilan tidak bisa ditunda. Energi yang seharusnya dipakai untuk mengembangkan diri habis hanya untuk menutup bulan. Bukan main.
Ironisnya, kesederhanaan hampir selalu diminta dari arah yang sama: ke bawah. Rakyat diminta hemat dan realistis. Pejabat tetap nyaman dengan anggaran perjalanan dinas, kendaraan operasional, dan proyek-proyek dengan nilai yang sulit dipertanggungjawabkan ke publik. Entah kebetulan atau tidak, pola ini terlalu konsisten untuk diabaikan.
Negara tidak wajib membuat semua orang kaya. Tapi negara memang wajib menciptakan sistem yang membuat kerja keras masih masuk akal sebagai strategi hidup. Saat jalur mobilitas sosial menyempit, saat pendidikan mahal, lapangan kerja kompetitif, dan properti hanya terjangkau oleh yang sudah kaya, maka yang hilang bukan hanya uang rakyat. Yang amblas adalah kepercayaan bahwa masa depan masih bisa diperjuangkan.
Dan itu, agaknya, jauh lebih berbahaya dari angka defisit mana pun.