Rupiah sudah melemah 7,9% sejak awal tahun, dan Bank Indonesia terus menggelontorkan amunisi untuk menahannya. Harga yang dibayar? Utang bank sentral kini menyentuh rekor tertinggi dalam sejarah, sementara ruang untuk memangkas suku bunga makin sempit.
Berdasarkan data Jisdor per 16 Juli 2026, kurs rupiah bertengger di Rp18.041 per dolar AS, melemah dari posisi akhir tahun lalu di Rp16.720. Untuk meredam tekanan itu, BI terus mengguyur pasar dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), instrumen yang dirancang menarik kembali dana asing ke pasar keuangan domestik. Hasilnya, posisi SRBI melonjak 41,08% secara year-to-date: dari Rp730,9 triliun pada akhir 2025 menjadi Rp1.021,13 triliun per 15 Juni 2026.
Konsekuensinya tidak ringan. Utang luar negeri (ULN) bank sentral menembus US$31,14 miliar, setara Rp556,28 triliun per akhir Mei 2026, naik 26,24% hanya dalam lima bulan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Indrayana menyebut kenaikan ini sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar dari dampak masih tingginya ketidakpastian global.
Angka itu, menurut data historis yang dipublikasikan BI dari 2007 hingga Mei 2026, adalah yang tertinggi yang pernah dicatat. Rp556 triliun. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai lonjakan ULN bank sentral mencerminkan betapa dalamnya ketergantungan BI pada satu instrumen. Masalahnya, agar SRBI tetap menarik di mata investor asing, BI harus menawarkan yield yang kompetitif. Yield tinggi berarti biaya operasi moneter membengkak dan, yang lebih pelik lagi, BI Rate pun terpaksa dipertahankan di level tinggi demi menjaga daya tarik instrumen itu. "Jika imbal hasil SRBI turun terlalu cepat, dana asing bisa keluar dan menekan rupiah," jelas Josua.
Dampaknya merembet ke sektor riil. Perbankan, yang semestinya menyalurkan kredit ke pelaku usaha, kini punya opsi lebih menggiurkan: parkir likuiditas di SRBI dengan yield tinggi dan risiko nol. Dibanding mengucurkan pinjaman ke sektor produktif yang masih punya risiko gagal bayar, pilihan itu agaknya sudah jelas bagi banyak bank. Kredit melambat, ekspansi usaha terganjal, roda perekonomian berisiko berputar lebih pelan.
Josua juga menyoroti efek crowding-out ke pasar Surat Berharga Negara. Saat SRBI menawarkan yield tinggi dengan tenor pendek (6, 9, dan 12 bulan), investor bisa bergeser meninggalkan SBN. "Akibatnya, SBN harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi agar tetap menarik. Ini berpotensi menaikkan biaya pembiayaan pemerintah dan memperberat APBN," tegasnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti persoalan yang lebih mendasar: efektivitas. SRBI sudah naik 41% sejak awal tahun, tapi rupiah tetap tergerus 8%. Ada fenomena diminishing return di sini. Semakin besar ketergantungan pada satu instrumen, semakin kecil tambahan manfaat yang diperoleh. "Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tanpa SRBI, bisa saja tekanan terhadap rupiah akan jauh lebih besar. Namun, kenaikan instrumen stabilisasi yang sangat besar namun diikuti oleh pelemahan kurs menunjukkan manfaat tambahannya mulai mengecil," ujar Yusuf.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan pola ini bisa dipertahankan?
Para ekonom juga mengingatkan bahwa sinkronisasi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah bukan sekadar anjuran, melainkan syarat yang tidak bisa ditawar. Bantalan sosial perlu dipastikan tepat sasaran untuk melindungi kelompok rentan dari kombinasi suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah yang berlarut.
Josua merekomendasikan BI mulai merampingkan ketergantungan pada SRBI secara bertahap, kalau memang tekanan terhadap rupiah perlahan mereda. Tapi ada syaratnya: pemerintah harus datang dengan dukungan dari sisi pasokan devisa, baik lewat penguatan devisa hasil ekspor, pemulihan surplus perdagangan, pengendalian impor, maupun konsistensi fiskal. "SRBI efektif sebagai obat stabilisasi jangka pendek, tetapi solusi jangka panjang tetap harus berasal dari fundamental ekonomi yang kuat," tegasnya.
Obat itu memang masih bekerja. Entah kebetulan atau tidak, dosisnya terus dinaikkan setiap kali rupiah bergejolak. Berapa lama lagi ini bisa berlangsung, belum ada yang tahu.