SELASA, 13 OKTOBER 2026

Home  ›  Finansial  ›  Menkeu Purbaya Tutup Pintu: Tidak Ada Lagi Pengada...

Finansial

Menkeu Purbaya Tutup Pintu: Tidak Ada Lagi Pengadaan Motor Listrik SPPG di 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengadaan motor listrik untuk SPPG tidak akan terulang di 2026, setelah mengakui terjadi miskomunikasi dalam proses pengadaan tahun lalu.

Selesai sudah debat soal motor listrik untuk dapur makan bergizi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada pembelian baru motor listrik bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2026. Titik.

Pernyataan itu ia sampaikan Kamis di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, setelah mengonfirmasi langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana malam sebelumnya. "Saya tanya semalam, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian," kata Purbaya kepada wartawan.

Yang lebih mengejutkan justru pengakuannya soal proses yang sudah berjalan. Purbaya mengaku mulanya yakin bahwa usulan pembelian motor listrik itu sudah ia tolak, ternyata sebagian sudah bergulir duluan. Agaknya proses itu berjalan sebelum ia resmi duduk di kursi Menkeu, sehingga luput dari radar. "Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu. Tapi nanti kami lihat lagi ke depan. Yang jelas ke depan, tidak ada lagi," akuinya. Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), katanya, bakal diperketat.

Kepala BGN Dadan Hindayana kemudian memberi klarifikasi teknis atas polemik yang berkembang. Penganggaran motor listrik ini masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), mekanisme resmi yang diatur PMK 84 Tahun 2025. Pejabat Pembuat Komitmen telah mengajukan Surat Perintah Membayar pada akhir 2025, sehingga secara administratif pembayarannya berlangsung di 2026 meski anggaran berasal dari tahun sebelumnya.

Realisasinya pun jauh dari angka yang ramai beredar. Dari 25.644 unit yang dikontrakkan, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 21.801 unit alias sekitar 85 persen hingga batas waktu 20 Maret 2026. Sisa dana yang sudah ditampung di RPATA langsung dikembalikan ke kas negara, bersamaan dengan pembayaran tahap kedua.

Bukan angka kecil, memang. Tapi klaim yang menyebut pengadaan mencapai 70 ribu unit, kata Dadan, tidak benar.

Polemik ini, kalau dipikir-pikir, cermin retak dari koordinasi lintas jabatan dalam program prioritas sebesar MBG. Ketika Menkeu sendiri tidak tahu bahwa pengadaan sudah berjalan, ada yang perlu diperbaiki, bukan soal motornya, tapi soal siapa yang bicara kepada siapa dan kapan.