Berapa harga sebuah kehidupan layak? Di Indonesia, BPS menjawabnya dengan angka yang memantik kontroversi: sekitar Rp20 ribu per hari sebagai garis kemiskinan. Di Vietnam, pemerintah mencoba pendekatan berbeda lewat sistem poin berbasis aset, tapi hasilnya tak kalah rumit dan juga menuai kritik.
Dua negara, dua metode, satu masalah yang sama: mengukur kemiskinan bukan perkara sederhana, dan kesalahan dalam pengukuran bisa berdampak langsung pada siapa yang berhak dapat bantuan dan siapa yang tidak.
Polemik angka Rp20 ribu per hari dari BPS sebetulnya bukan hal baru. Angka itu bukan berarti seseorang cukup hidup dengan dua puluh ribu rupiah sehari, melainkan garis batas statistik yang dihitung dari konsumsi kalori minimum ditambah kebutuhan non-makanan. Metodologinya sudah sesuai standar internasional, klaim BPS, tapi bagi banyak kalangan angka itu terasa terlalu rendah untuk menggambarkan kesulitan hidup yang sesungguhnya di lapangan.
Kritik paling tajam: garis kemiskinan yang terlalu rendah membuat jutaan orang yang hidup dalam kondisi rentan justru tidak terdata sebagai miskin, sehingga luput dari program perlindungan sosial. Mereka ini kerap disebut "near poor" atau hampir miskin, kelompok yang paling mudah jatuh kembali ke bawah garis saat ada guncangan ekonomi. Bak telur di ujung tanduk.
Vietnam mencoba jalan lain. Alih-alih murni berbasis pengeluaran, mereka mengembangkan sistem penilaian dari kepemilikan aset rumah tangga: kondisi rumah, kendaraan, hingga ternak. Idenya masuk akal, aset bisa mencerminkan kesejahteraan jangka panjang lebih akurat daripada konsumsi sesaat. Tapi implementasinya, jujur saja, memunculkan kerumitan yang tidak diantisipasi.
Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Quang Ninh, misalnya, mengeluhkan bahwa sistem penilaian saat ini tidak cukup akurat mencerminkan keadaan ekonomi rumah tangga yang sebenarnya. Sepeda motor tua yang sudah tidak berfungsi atau kulkas bekas pemberian saudara tetap dihitung seolah aset produktif yang bernilai. Skor pun melambung. Rumah tangga yang sebetulnya sengsara malah tidak lolos kriteria penerima bantuan. Bukan angkanya yang bohong, tapi sistem pengumpulan datanya yang tidak cukup sensitif terhadap kenyataan di lapangan.
Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Cao Bang bahkan mengusulkan penyesuaian bobot ternak secara spesifik: tiga ekor atau lebih kerbau, sapi, atau kuda bernilai 28 poin; sepuluh ekor atau lebih babi, kambing, atau domba bernilai 20 poin; dan seratus ekor atau lebih unggas hanya 10 poin. Alasannya sederhana, nilai ekonomi seekor sapi jauh melampaui seekor ayam. Tapi ini juga telanjang menunjukkan betapa peliknya perdebatan yang harus dihadapi hanya untuk menetapkan siapa yang "cukup miskin" untuk dibantu.
Ada ironi yang agaknya luput dari banyak pihak. Semakin canggih sistem pengukurannya, semakin besar pula potensi distorsi kalau data lapangannya tidak bersih. Sistem poin Vietnam terlihat lebih komprehensif dari sekadar garis pengeluaran, tapi rentan terhadap kesalahan pencatatan di level desa. Sistem BPS lebih sederhana dan terstandarisasi, tapi dianggap tidak mencerminkan variasi biaya hidup antar daerah yang kadang berbeda jauh, ibarat langit dan bumi.
Pertanyaan yang lebih dalam bukan soal metode mana yang benar. Tidak ada yang sempurna, itu sudah pasti. Pertanyaannya: apakah pengambil kebijakan cukup rendah hati untuk mengakui bahwa satu angka atau satu skor tidak bisa merangkum kompleksitas kemiskinan? Dan apakah ada kemauan nyata untuk membangun sistem verifikasi yang tidak bisa dimanipulasi di tingkat administrasi paling bawah?
Selama kebijakan sosial masih bertumpu pada satu metrik tunggal tanpa mekanisme koreksi yang memadai, yang paling dirugikan tetap orang yang sama: mereka yang terlalu miskin untuk bersuara, tapi terlalu "kaya" menurut data.