Sepanjang pekan ini, program Makan Bergizi Gratis kena sorotan dari dua penjuru sekaligus: dari atas, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan aparat TNI dan Polri memeriksa seluruh dapur MBG di Indonesia; dari kalangan akademisi, tuntutan perbaikan struktural kian nyaring disuarakan.
Dalam peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Jumat (10/7), Prabowo memberi lampu hijau kepada Dandim, Kapolres, hingga Kapolsek untuk turun langsung mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ada catatan keras yang ia lampirkan. "Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, manggil-manggil minta setoran," tegasnya. Frasa itu bukan sekadar peringatan seremonial. Prabowo secara eksplisit mengakui ada oknum yang mencoba menjadikan program ini ladang pungutan liar, sesuatu yang agaknya sudah sampai ke telinganya jauh sebelum pernyataan tersebut meluncur.
Kanal pelaporan yang ia buka juga tidak biasa. Temuan bisa dikirim langsung ke Badan Gizi Nasional, atau kalau perlu, langsung ke akun TikTok-nya. "Lapor di TikTok. Langsung kirim. Ting. Enggak usah susah-susah nomor telepon ini," ujarnya. Cara populis, tapi efektif untuk menjangkau pengawasan berbasis massa.
Di sisi lain, Dr. Emrus Sihombing dari Universitas Pelita Harapan justru menghantam persoalan yang lebih mendasar: apakah makanan ini sampai ke tangan yang tepat? Menurut dia, MBG yang tidak dikonsumsi penerima manfaat pada pelaksanaan sebelumnya jadi indikator serius bahwa penentuan sasaran belum beres. Ini bukan soal selera makan anak-anak. Ini kebocoran program yang menggerus anggaran tanpa menghasilkan manfaat gizi.
"Kalau anak-anak yang kebutuhan gizinya sudah tercukupi tetap menerima MBG, manfaat program menjadi kurang optimal. Negara harus memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi," kata Emrus. Intervensi gizi negara, ujar dia, semestinya menyasar anak-anak dari keluarga miskin, wilayah 3T, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Proses verifikasi penerima manfaat tidak bisa cukup hanya berbasis daftar sekolah. Harus ada skrining berlapis yang mencakup kondisi ekonomi keluarga, status gizi, hingga kebutuhan individual tiap anak. "Penentuan penerima tidak boleh hanya berdasarkan sekolah. Harus ada skrining yang jelas, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, status gizi, hingga kebutuhan masing-masing anak. Setelah itu, baru ditetapkan siapa yang memang berhak menerima," tutur Emrus. Masa libur sekolah saat ini, ia nilai sebagai momen tepat untuk pemutakhiran data penerima secara nasional, agar ketika tahun ajaran baru dimulai program bisa berjalan lebih presisi. "Harus dibuat semacam pilot project dulu, tidak langsung digelar secara sporadis," katanya.
Soal dapur, Emrus menyoroti fakta bahwa banyak SPPG merupakan unit baru yang belum terbiasa memproduksi makanan dalam skala besar. Standar keamanan pangan tidak bisa dianggap otomatis terjaga. Ia mendukung perluasan peran penyedia makanan ke kantin sekolah, kelompok PKK, koperasi, hingga UMKM kuliner lokal yang sudah terbukti beroperasi setiap hari. "Saya mendukung apabila peran penyedia makanan diperluas kepada kantin sekolah atau pelaku usaha kuliner yang sudah berpengalaman. Mereka selama ini terbukti terbiasa mengelola makanan setiap hari dengan standar yang lebih teruji," katanya.
Transparansi proses produksi juga ia jadikan agenda tersendiri. Dapur MBG idealnya dirancang terbuka agar warga bisa melihat langsung apa yang terjadi di dalam. Pengawasan publik, bukan hanya pengawasan aparat, yang akan mempersempit ruang penyimpangan.
Dua pesan ini, dari Prabowo dan dari akademisi, sebetulnya mengarah ke titik yang sama: program senilai triliunan rupiah ini masih punya celah besar, baik dari sisi integritas pelaksana maupun ketepatan sasaran. Pertanyaannya, seberapa cepat BGN bisa menutup celah itu sebelum anggaran berikutnya cair?