Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah bilang lebih dulu: biaya perbankan syariah lebih mahal dari konvensional. Kini giliran Ma'ruf Amin yang merespons.
Wakil Presiden ke-13 RI sekaligus Ketua Penasihat Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef itu menilai soal biaya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Perbandingan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga tetap, menurutnya, mesti dipahami dari mekanisme dasarnya dulu sebelum melompat ke kesimpulan soal murah atau mahal.
Logikanya begini. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan yang diterima bank berbanding lurus dengan kinerja usaha yang dibiayai. Ketika bisnis nasabah moncer, porsi yang masuk ke kantong bank juga ikut besar. Tapi di sinilah bedanya dengan konvensional: risiko yang ditanggung bank syariah jauh lebih tinggi, karena tidak ada jaminan imbal hasil yang bersifat tetap.
"Saya kira kita lihatnya dari sisi mana gitu kan. Karena kan kalau berbagi hasil itu memang kalau keuntungannya besar tentu yang diterima oleh bank besar kalau berbagi hasil, tapi kan risikonya juga besar," kata Ma'ruf saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Jadi, apakah biaya syariah memang lebih mahal? Agaknya tidak sesederhana itu.
Ma'ruf sendiri tidak sepenuhnya menampik ada aspek biaya yang terasa lebih tinggi. Ia mengakui struktur biaya operasional perbankan syariah belum seefisien bank konvensional, dan itu sebagian besar disebabkan skala bisnis yang masih relatif terbatas. Volume usaha yang kecil membuat biaya per unit ikut membengkak, bukan karena sistemnya yang inheren mahal.
Ini bukan persoalan baru. Perbankan syariah Indonesia sudah lama bergulat dengan tantangan skala, pangsa pasar yang belum dominan, dan efisiensi operasional yang masih perlu dikejar. Komentar Menkeu Purbaya sebelumnya, yang menyebut keberpihakan pada ekonomi syariah "hampir tidak ada", menambah tekanan tersendiri pada ekosistem ini.
Perdebatan soal mahal-tidaknya biaya syariah ini pun muncul bersamaan dengan isu spin off unit usaha syariah perbankan yang juga tengah memanas. Bos LPS dikabarkan tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Entah kebetulan atau tidak, semua ini menumpuk dalam waktu yang berdekatan. Cukup ramai.
Bagi nasabah yang selama ini loyal ke produk berbasis bagi hasil, klarifikasi Ma'ruf mungkin terasa seperti angin segar. Tapi angka tetaplah angka, dan efisiensi industri syariah adalah pekerjaan rumah yang belum selesai.