Konsumsi minyak Malaysia mencapai 700.000 barel per hari. Produksi dalam negerinya? Separuhnya. Celah 350.000 barel itulah yang kini membuat Kuala Lumpur was-was menghadapi bulan Juni.
Sinyal sudah dilontarkan lebih dulu oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang menyebut ketidakpastian pasokan energi berpotensi terasa mulai Juni. Konfirmasi menyusul dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ia menyebut periode Juni hingga Juli sebagai fase paling kritis untuk menjaga ketersediaan bahan bakar nasional. "Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, dikutip Bloomberg.
Akar masalahnya bukan misteri. Konflik geopolitik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz memukul rantai pasokan energi global. Kementerian Keuangan Malaysia mengakui harga minyak mentah sudah melonjak hampir 40 persen, disertai kenaikan biaya logistik dan asuransi yang ikut membebani. Negara yang setengah kebutuhan energinya bergantung pada impor ini praktis tidak punya banyak ruang manuver kalau gangguan berlanjut.
Untuk April dan Mei, pemerintah mengklaim pasokan masih stabil. Tantangan sesungguhnya baru dimulai setelahnya.
Lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat menyebabkan antrean di SPBU dan memicu kepanikan pembelian. Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh berupaya meredam situasi. "Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ungkapnya, seraya mengimbau masyarakat untuk tidak memborong BBM berlebihan. Pemerintah juga membantah laporan yang menyebut Malaysia mengekspor solar ke Filipina. Petronas menegaskan tidak ada perjanjian pasokan dengan pihak Manila dan tetap mendahulukan kebutuhan domestik.
Diversifikasi sumber pasokan dan penguatan kerja sama dengan mitra dagang utama jadi andalan jangka menengah. Tapi untuk jangka pendek, langkah yang dipilih agaknya lebih kreatif.
Sejak pertengahan April, aparatur sipil negara Malaysia diharuskan bekerja dari rumah hingga tiga hari per minggu sebagai upaya penghematan energi. Kebijakan ini hanya berlaku bagi ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor, dan terbatas di kawasan tertentu: Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, serta ibu kota negara bagian. Pegawai di sektor keamanan, kesehatan, dan pendidikan dikecualikan. Mereka yang WFH pun diwajibkan menggunakan aplikasi geolokasi SPOT-Me, yang memantau kehadiran bahkan hingga setiap jam.
Hasilnya? Jauh dari ekspektasi. Di hari pertama pelaksanaan, juru bicara Otoritas Jalan Raya Malaysia melaporkan arus kendaraan di sekitar Lembah Klang tetap padat seperti hari kerja biasa. "Situasi lalu lintas masih terkendali dan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dari hari kerja biasa," kata otoritas setempat, dilansir Bernama. Kemacetan merata di puluhan ruas tol utama, dari PLUS hingga DUKE, dari KESAS hingga Sprint Highway.
Efektivitasnya memang patut dipertanyakan. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH. Dengan asumsi itu, penghematan bahan bakar yang dihasilkan diperkirakan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional. Federasi Majikan Malaysia pun sudah lebih dulu meragukan dampak nyata kebijakan ini. Kalau mau benar-benar terasa dampaknya, kebijakan serupa perlu diperluas ke sektor swasta, entah konsekuensinya bagi dunia usaha jelas tidak sederhana.
Satu persen dari 700.000 barel. Bisa jadi itu angka yang paling jujur menggambarkan seberapa jauh Malaysia masih dari solusi yang sesungguhnya.