Target penerimaan pajak 2027 bukan sekadar angka di atas kertas. Pemerintah sudah menyiapkan perangkat teknisnya, lima kebijakan yang tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2027 (KEM PPKF 2027), cetak biru yang juga mematok pendapatan negara di kisaran 11,8% hingga 12,4% terhadap PDB.
Kebijakan paling ambisius, kalau data ini bisa dipercaya, justru yang pertama: perluasan basis pajak lewat pemanfaatan data dan teknologi, dengan sasaran utama aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Bukan hal baru di atas kertas. Tapi jika eksekusinya sungguh-sungguh, potensinya besar, selama ini ekonomi digital dan sektor abu-abu menjadi sumber kebocoran fiskal yang susah dihitung, apalagi ditagih.
Langkah kedua menyasar sisi administrasi: penguatan pengumpulan data untuk mendukung optimalisasi Coretax sekaligus pemanfaatan sistem Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE). Keduanya dirancang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara lebih sistematis, bukan mengandalkan pemeriksaan manual yang lambat dan mahal.
Tiga segmen kini masuk radar lebih ketat: Wajib Pajak Grup, Wajib Pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen. Segmen terakhir paling menarik perhatian. Individu berpenghasilan tinggi yang selama ini lihai memanfaatkan celah perencanaan pajak, agaknya era itu mulai dihitung mundur.
Kebijakan keempat adalah penguatan fungsi penegakan hukum melalui multidoor approach. Pendekatan ini memungkinkan otoritas pajak menggunakan beragam pintu hukum sekaligus, tidak melulu jalur perpajakan, untuk memberikan efek jera. Bisa jadi sinyal bahwa instrumen pidana kini bukan sekadar ancaman cadangan bagi pelanggar besar.
Optimalisasi insentif pajak menutup daftar ini. Pemerintah berencana mengevaluasi pemanfaatan insentif yang ada, memastikan stimulus fiskal betul-betul mendukung pertumbuhan dan daya saing, bukan sekadar dinikmati tanpa dampak nyata. Setidaknya, itu klaim dokumennya.
Semua itu harus bekerja di atas fondasi yang cukup berat. Target penerimaan pajak 2026 dipatok Rp2.357,7 triliun, naik 22,9% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.917,6 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengestimasi bahwa untuk mengejar angka itu, pertumbuhan bulanan harus minimal 23,9% secara month-to-month dan year-on-year accumulated. Angka yang tidak kecil, bahkan untuk tahun yang kondusif sekalipun.
Masalahnya, sinyal pelambatan sudah muncul lebih awal dari yang diharapkan. Maret 2026 tercatat 20,7% (YoY). April melambat ke 16,1% (YoY). Turun dari laju Januari-Februari yang masih di atas 20%. Masih dua digit, tapi tren turunnya jelas terbaca, dan pasar memperhatikan.
Pemerintah menjadikan target APBN 2026 sebagai basis penerimaan 2027. Artinya, kalau 2026 meleset, baseline 2027 pun ikut bergeser. Itulah kenapa lima kebijakan teknis ini bukan formalitas perencanaan. Pertanyaannya tinggal satu: seberapa cepat implementasinya bisa mengimbangi ambisi angkanya.