Angka Rp700 triliun itu bukan angka kecil. Itulah gap antara target dan realisasi kredit UMKM sepanjang 2025, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakuinya terang-terangan di hadapan Komisi VII DPR, Rabu (15/7/2026).
Total kredit perbankan yang mengalir ke sektor usaha tahun ini mencapai sekitar Rp8.865 triliun. Berdasarkan RPJMN, seperempat dari angka itu, sekitar Rp2.200 triliun, seharusnya mengarah ke UMKM. Realisasinya baru Rp1.500 triliun, termasuk Rp270 triliun dari Kredit Usaha Rakyat. "Saya harus apa adanya, kita harus berani menyampaikan ini," kata Maman dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan.
Belum selesai soal target kredit keseluruhan, DPR langsung menyoroti KUR. Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menunjuk angka yang juga tidak bisa diabaikan: dari kuota KUR sebesar Rp300 triliun, sekitar Rp30 triliun masih belum tersalurkan. "Kami ingin mengetahui apa kendalanya sehingga dana yang dibutuhkan masyarakat itu tidak seluruhnya tersalurkan," desak Saleh.
Data dari Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mencatat, hingga 28 Juni 2026 realisasi KUR baru menyentuh Rp147,70 triliun atau 50,83 persen dari target tahunan, disalurkan kepada sekitar 2,32 juta debitur. NPL masih terjaga di level 2,39 persen. Sektor yang mendominasi: pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.
Tapi Maman menolak jika masalahnya disederhanakan sebatas kurang agresif menyalurkan kredit. Memaksakan pertumbuhan pembiayaan tanpa ekosistem yang siap, katanya, ibarat pedang bermata dua: angka penyaluran naik, tapi NPL ikut meledak.
Argumennya pedas. UMKM yang sudah dibekali modal dan pelatihan, katanya, kerap berhasil berproduksi tapi gagal menjual. Bukan karena produknya jelek. Pasarnya yang sesak oleh barang impor. "Tetapi setelah dia kita kasih pinjaman, setelah dia kita kasih dia bisa produksi barang tumbuh naik, ini yang mau jual barangnya ke pasar enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena pasarnya becek, enggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena hari ini pasar-pasar kita dipenuhi dengan barang-barang impor. Akhirnya apa dampaknya? Mereka ujug-ujug jadinya kredit macet, NPL naik tinggi, enggak bisa bayar utang," ujar Maman. Diksi yang agaknya sengaja dipilih untuk menggambarkan betapa kronisnya masalah ini.
Solusinya pun mengarah ke kebijakan perdagangan, bukan perbankan. Maman menyebut Presiden Prabowo tengah mendorong reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mulai "mensterilisasi" arus barang impor yang membanjiri pasar lokal. Keselarasan antara sisi pembiayaan dan sisi pasar, tegasnya, jadi prasyarat sebelum target 25% bisa dikejar secara realistis.
Saleh mengamini. Penguatan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan suntikan APBN atau KUR semata. Persoalannya struktural, dan pembiayaan cuma satu keping dari puzzle yang jauh lebih besar. Pertanyaannya kini: seberapa cepat reformasi di sisi pasar bisa ikut bergerak, sementara pelaku UMKM masih menunggu produknya laku terjual.