Penyaluran kredit perumahan di Bali jalan di tempat, dan Partai Perindo tidak mau diam.
Ketua DPW Partai Perindo Bali, Ketut Putra Ismaya Jaya, yang akrab disapa Jro Bima, secara terbuka mendesak evaluasi kebijakan perbankan menyusul tersendatnya realisasi kredit perumahan di provinsi itu. Bagi masyarakat yang sudah antre KPR, kondisi ini bukan sekadar angka di laporan bank. Ini urusan atap di atas kepala.
Agaknya bukan fenomena baru. Pelaku industri properti di Bali sudah lama mengeluhkan ketatnya syarat kredit yang diberlakukan perbankan, mulai dari rasio uang muka hingga proses verifikasi yang dinilai terlalu panjang dan berlapis. Permintaan ada, realisasi tertahan.
Jro Bima menegaskan kebijakan perbankan saat ini perlu ditinjau ulang agar lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, terutama segmen menengah ke bawah yang paling terjepit. Tekanan dari partai politik ke arah otoritas perbankan memang bukan hal yang lazim terjadi, tapi bisa jadi ini sinyal bahwa frustrasi di lapangan sudah sampai di titik yang tidak bisa diabaikan.
Bali punya dinamika properti yang berbeda dari daerah lain, dan itu bukan klise. Ekonominya yang bertumpu pada pariwisata mendorong harga tanah terus melambung, sementara daya beli segmen menengah tidak bergerak secepat itu. Ibarat pedang bermata dua, booming pariwisata justru membuat hunian makin susah dijangkau warga lokal.
Evaluasi yang diminta Perindo Bali ini, kalau benar ditindaklanjuti, menyentuh dua institusi sekaligus: bank-bank penyalur KPR dan otoritas yang menetapkan aturan mainnya. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang mau bergerak duluan?