Aset kembali ke tangan pemiliknya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena seluruh kewajiban pajak sudah dilunasi.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan menyerahkan kembali barang sitaan kepada wajib pajak pada 30 Juni 2026, menandai rampungnya proses penagihan yang sebelumnya berujung pada tindakan penyitaan aset. Prosesi penyerahan berlangsung di kantor KPP setempat, ditandai penandatanganan Berita Acara Pengembalian Barang Sitaan oleh pihak penanggung pajak.
Deny Nugroho, juru sita pajak negara (JSPN) yang menangani kasus ini, menegaskan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan sebelumnya bukan dimaksudkan untuk menguasai aset. Penyitaan, kata Deny, murni berfungsi sebagai jaminan atas pelunasan utang negara. Begitu kewajiban terpenuhi, pengembalian aset adalah konsekuensi logisnya. "Kami mengapresiasi wajib pajak yang telah melunasi seluruh tunggakannya. Pengembalian aset ini adalah bukti penegakan hukum di DJP selalu mengedepankan asas keadilan," ujarnya.
Bagi sebagian orang, penyitaan oleh fiskus kerap diasosiasikan sebagai hukuman. Padahal dalam kerangka hukum pajak, instrumen itu lebih tepat dibaca sebagai tekanan terstruktur agar penanggung pajak segera menyelesaikan kewajibannya. Setelah lunas, aset kembali. Semudah itu di atas kertas.
Deny menambahkan, KPP Pratama Semarang Selatan berkomitmen mengoptimalkan penerimaan negara lewat pendekatan penagihan yang persuasif namun tetap tegas. Melalui momentum ini, kantor tersebut berharap kepatuhan sukarela wajib pajak lain ikut terdongkrak, yang pada akhirnya mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.
Respons dari penanggung pajak sendiri, menariknya, justru positif. Dia menyampaikan terima kasih kepada petugas KPP yang dinilai profesional, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang edukatif dan humanis sepanjang proses penyelesaian tunggakan. Bukan pemandangan lazim, mengingat proses penagihan pajak kerap berakhir dengan ketegangan antara fiskus dan wajib pajak.
Kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya, KPP lain juga pernah menyita dua bidang sawah atas tunggakan pajak senilai Rp2,87 miliar, serta dua unit kendaraan bermotor senilai Rp129 juta dari penunggak yang berbeda. Polanya sama: sita dulu sebagai jaminan, kembalikan setelah lunas. Sederhana di atas kertas, tapi butuh komitmen nyata di lapangan.
Konteks yang lebih luas agaknya juga perlu dibaca. DJP tengah dihajar tekanan target penerimaan, sementara kepatuhan sukarela wajib pajak masih jadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Tindakan law enforcement seperti penyitaan aset, kalau dijalankan secara transparan dan humanis seperti di Semarang Selatan ini, bisa jadi justru efektif membangun kepercayaan, bukan rasa takut. Pertanyaannya, apakah pendekatan seperti ini bisa direplikasi secara konsisten di ribuan KPP lain di seluruh Indonesia?