Satu bulan setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara serentak di Nganjuk, Jawa Timur, potret di lapangan jauh dari kata menggembirakan.
Di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, 97 gerai KDMP kompak tutup per akhir Mei 2026, lebih dari dua pekan pasca-peresmian. Kondisi serupa terjadi di Pangandaran, Jawa Barat: lima koperasi yang masuk daftar peresmian nasional juga belum bisa melayani satu pun transaksi. Alasannya seragam, petunjuk teknis dari pemerintah pusat belum turun, sarana prasarana belum lengkap, permodalan belum cair.
Wahyu Widayati, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Wonogiri, mengakui masih banyak yang harus dibereskan. Penataan barang dari Agrinas, pelatihan petugas secara daring, sampai penggunaan aplikasi kasir, semuanya masih berjalan. "Sarpras dan sistemnya baru diberikan dan masih dalam proses latihan," kata Wahyu. Pihaknya bahkan meminta pendampingan khusus untuk pencatatan barang masuk agar administrasi tidak amburadul sejak hari pertama.
Di Pangandaran, Kepala Desa Padaherang Iman Suwangsa menyayangkan ketiadaan informasi kelanjutan setelah seremoni peresmian. Modal kerja Rp500 juta yang dijanjikan belum kunjung masuk, kendaraan operasional seperti mobil pengering dan kendaraan roda tiga pun belum sampai ke lokasi. "Kami sangat menghormati Bapak Presiden dan Bapak Menteri Koperasi. Harapan kami, lembaga-lembaga negara terkait bisa segera memfungsikan program ini," ungkap Iman. Lebih terdengar seperti permohonan daripada optimisme.
Gerai yang sudah beroperasi pun belum tentu punya cerita lebih baik. Di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebuah gerai KDMP berdiri di lokasi strategis dekat koridor TransJakarta. Plang merah-putih terpampang, foto Presiden terpasang, logo BUMN berjajar di standing banner. Tapi dalam 45 menit pemantauan, hanya satu orang yang masuk, dan itu pun bukan untuk berbelanja, melainkan menukar uang pecahan. Kasirnya tidak punya uang kecil.
Isi gerainya agaknya membingungkan bagi siapa pun yang mengharapkan KDMP sebagai kanal distribusi produk UMKM lokal. Produk yang terpajang tidak berbeda dari minimarket konvensional: makanan ringan, minuman kemasan, beras, minyak goreng, daging beku dari Dharma Jaya. Produk UMKM lokal nyaris tak ada. Harga memang cukup bersaing, beras 5 kg dijual Rp76.500 dan gas melon Rp20 ribu, tapi kompetitor langsung ada di lantai atas gedung yang sama.
Kasir gerai tersebut, seorang pria asal Jawa Barat, mengakui toko tak pernah benar-benar ramai sejak beroperasi hampir setahun lalu. Yang lebih mengusik: ia tidak menerima gaji tetap. Penghasilannya bergantung pada pemasukan toko. Bukan UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876. "Saya kan nerima [upah] cuma dari ini [gerai] berapa penghasilannya. Kalau dikit penghasilannya, ya [upah] mengikuti," katanya. Di sela obrolan, ia malah balik bertanya apakah pemerintah pusat punya anggaran khusus untuk koperasi ini.
Pertanyaan itu, entah kebetulan atau tidak, mencerminkan kegelisahan yang jauh lebih luas. Konsultan bisnis Yuswo Hady bahkan menyebut KDMP sebagai "Koperasi Boneka": koperasi yang secara formal berbadan hukum koperasi, tapi kendali utamanya berada di tangan pemerintah dan BUMN sebagai pusat komando. Pengurus di daerah, kata Yuswo, hanya menjalankan instruksi layaknya cabang franchise. Bukan koperasi dalam pengertian sesungguhnya, di mana anggota adalah pemilik sekaligus pengambil keputusan.
Dari sisi pembiayaan, angkanya tidak kecil. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan total fasilitas pinjaman perbankan untuk program ini mencapai sekitar Rp240 triliun, dengan cicilan ditanggung pemerintah melalui realokasi dana desa. Target ambisius, 20 ribu unit selesai Agustus dan 60 ribu unit hingga akhir 2026, diklaim tidak berubah. "Nggak ada tambahan dana APBN, cuman geser aja," tegas Purbaya.
Tapi kalkulasi di tingkat koperasi bicara lain. Setiap unit KDMP meminjam Rp3 miliar dengan bunga 4% per tahun, menghasilkan kewajiban angsuran Rp50 juta per bulan sejak dana cair. Dengan margin bersih retail sembako sekitar 3-5%, setiap koperasi harus mencetak omzet antara Rp1 miliar hingga Rp1,67 miliar per bulan, atau Rp33-55 juta per hari, secara konsisten, bertahun-tahun. Angka yang tidak main-main. Pertanyaannya sederhana: berapa banyak desa di Indonesia yang daya belinya sanggup menanggung beban sebesar itu?