Sekitar 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Angka yang terdengar besar, sampai kamu sadar target akhir tahun ini adalah 40 ribu unit.
Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan perputaran ekonomi rakyat lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dirancang sebagai pusat layanan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Ini bukan koperasi biasa dalam pengertian lama. KDKMP disiapkan mengintegrasikan distribusi sembako, penyaluran pupuk dan LPG bersubsidi, layanan apotek dan klinik, hingga penyerapan hasil pertanian dan perikanan warga setempat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut integrasi layanan ini dirancang untuk mempersingkat rantai distribusi yang selama ini dianggap terlalu panjang dan tidak efisien. Kalau berjalan sesuai rencana, KDKMP bukan sekadar toko koperasi, tapi semacam "one-stop service" ekonomi untuk warga desa.
Tapi ada pertanyaan yang lebih penting dari soal target angka.
Dalam webinar yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta pekan ini, Guru Besar Ikopin University Sugiyanto mengingatkan bahwa unit usaha yang direncanakan KDKMP, seperti distribusi LPG dan kebutuhan pokok, sebenarnya sudah lebih dulu digarap pelaku usaha lokal yang punya jaringan dan kepercayaan masyarakat. Koperasi, kata dia, harus bisa menawarkan nilai lebih. Bukan sekadar hadir.
"Kalau melihat programnya ini adalah program yang sangat luar biasa. Kata kuncinya satu, konsistensi semua pihak," ujar Sugiyanto. Ia secara khusus menekankan soal manajemen stok, sesuatu yang terdengar teknis tapi justru sering jadi titik jatuh program distribusi serupa di masa lalu. "Jangan sampai membeli di KDKMP nanti tidak ada, tidak tersedia karena kehabisan. Manajemen stoknya harus berjalan," katanya.
Sugiyanto juga mencatat perbedaan mendasar KDKMP dengan koperasi konvensional: ini bukan gerakan bottom-up yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat, melainkan program top-down yang disiapkan penuh oleh pemerintah, mulai dari permodalan, infrastruktur fisik, sampai penyiapan manajemen awal. Model ini bukan tanpa preseden. Bukan pula otomatis buruk. Tapi, bak pedang bermata dua, risiko terbesarnya ada di sisi lain: ketergantungan pada dukungan negara di fase awal yang belum tentu bisa dipertahankan begitu program harus berdiri sendiri.
Ekspektasi masyarakat terhadap KDKMP, kalau data ini bisa dipercaya, sudah terlanjur tinggi mengingat besarnya gaung program ini dari level presiden. Di sinilah letak ironinya: semakin besar janji yang disampaikan di awal, semakin keras dampaknya kalau realitas operasional tidak bisa mengimbangi. Harga harus lebih kompetitif dari warung sebelah, stok tidak boleh kosong, layanan harus tepat waktu. Standar yang tidak mudah dijaga entitas baru yang masih membangun sistem dari nol.
Pertanyaannya, berapa lama dukungan itu bisa bertahan?
Target 40 ribu koperasi hingga akhir 2026 adalah ambisi yang, jujur saja, butuh lebih dari sekadar regulasi dan anggaran. Yang akan menentukan nasib program ini bukan pidato di Jakarta, tapi ribuan pengelola koperasi di lapangan, yang bekerja dengan atau tanpa sorotan media nasional.